Jakarta, SatukanIndonesia.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan pesan khusus kepada pimpinan ataupun perwakilan partai politik (parpol) soal politik integritas.
Ditekankan Firli, apapun dasar serta warna politiknya, parpol wajib menerapkan politik berintegritas untuk mewujudkan tujuan nasional.
Demikian diungkapkan Firli saat membuka sosialisasi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di hadapan pimpinan dan perwakilan 11 parpol tingkat kabupaten atau kota di Kantor Gubernur Jambi.
Baca Juga: Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial dalam Masyarakat
Adapun, 11 parpol tersebut yakni, PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat, Perindo, dan Berkarya.
“Apa pun politik yang rekan-rekan jalankan, perlu untuk memiliki politik yang berintegritas,” ujar Firli di hadapan pimpinan dan perwakilan 11 parpol, Selasa (28/9/2021).
Firli menjelaskan pentingnya menjaga politik integritas. Sebab, sebagai anak bangsa, parpol tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan nasional. Ia tak perduli apa pun warna politiknya, terpenting tetap satu tujuan untuk Indonesia.
“Saya titip mau pakai baju warna apa pun, hijau, merah, kuning, biru atau lainnya, status kita sebagai anak bangsa tetap satu tujuan negara untuk membangun jiwa dan badannya untuk Indonesia,” jelas Firli.
Untuk mencapai tujuan, lanjut Firli, maka setiap orang membutuhkan politik. Firli mendefinisikan politik secara sederhana sebagai sebuah upaya untuk menemukan, mendapatkan, mengembangkan dan memelihara kekuasaan. Baca Juga: Masih Jadi Isu, Reshuffle Kabinet Diprediksi Bulan Depan
Menurutnya, tidak ada orang yang mencapai tujuan tertentu tanpa politik. Pun demikian dengan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan tujuan negara. Karenanya, ia meminta kepada para politikus yang hadir untuk mengevaluasi sejauh mana perannya dalam mendorong kemajuan masyarakat di Jambi.
“Kemarin saya sampaikan tujuh indikator kesejahteraan umum. Ketujuh indikator tersebut merupakan andil semua pihak dan kerja keras semua rekan yang duduk di legislatif dan eksekutif,” ucapnya.
Adapun, tujuh indikator kesejahteraan umum tersebut yaitu persentase angka kemiskinan, pengangguran, kematian ibu melahirkan, kematian bayi, indeks pembangunan manusia, pendapatan perkapita, dan angka genio ratio. (Nal/SI)
