Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta satu suara terlebih dahulu terkait jadwal Pemilu 2024, sebelum bertemu dengan Komisi II DPR RI.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa, selama pemerintah dan penyelenggara itu belum sepakat terkait jadwal Pemilu 2024, di DPR pasti tidak akan pernah ada kata sepakat.
Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi antara pemerintah dan KPU, tetapi juga di DPR menyikapi dua opsi jadwal pemungutan suara pada Februari atau Mei 2024.Baca Juga: Gerindra Tegaskan Tak Ada Revisi UU Pemilu
Politisi Fraksi Partai NasDem DPR RI itu tidak ingin penetapan jadwal pencoblosan berlarut-larut, sehingga penentuan jadwal dilakukan melalui voting.
Pemilu 2024 merupakan agenda besar nasional. Sehingga, tegas Saan, penentuan harus melalui kesepakatan bersama, bukan voting.
“Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awal yang tidak bulat,” ungkap Saan dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (4/11/2021). Baca Juga: DPR dan Pemerintah Sepakat Kebijakan Fiskal 2022 Fokus Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Saan menilai pengambilan keputusan secara voting kurang baik, sebab bakal memunculkan nuansa politis. “Kita tidak mau seperti itu, karena ini agenda besar kita, agenda demokrasi kita yang akan menentukan lima tahun ke depan, baik buat demokrasi, pemerintahan, terutama buat rakyat,” ujar Saan.
Legislator dapil Jawa Barat VII itu berharap jadwal pemungutan suara ditentukan pada Masa Sidang ke-II Tahun 2021-2022. Jika tidak, penetapan jadwal pemungutan suara terancam molor. “Kalau kita tidak bisa tetapkan sekarang, di masa sidang ini, pasti akan molor,” tandasnya. Baca Juga: Politikus Demokrat: Hasto Sekjen PDIP Pandai Menjilat
Ia mengatakan masa persidangan ke-2 DPR Tahun 2021-2022, cukup pendek. Setelah dibuka pada Senin, 1 November 2021, DPR kembali memasuki masa reses pada Desember 2021. DPR kembali bersidang pada Januari 2022. Sementara itu, masa bakti Anggota KPU 2017-2022 habis pada Februari 2022.
Saan tidak ingin jadwal tersebut diputuskan anggota KPU periode mendatang. Tidak ada dampak cukup signifikan jika penetapan jadwal pencoblosan diputuskan KPU baru.
Saan mencontohkan jika pemungutan suara ditetapkan Februari 2024, maka awal tahapan pemilu dimulai pada Juni 2022. “Kalaupun pencoblosan pemilu pada Mei, tahapan dimulai di bulan September. Jadi tidak terganggu,” katanya.
Meski tidak berdampak, Saan ingin jadwal pencoblosan segera ditetapkan. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui sejak dini kapan pemungutan suara dilakukan. “Ini juga tentu diperlukan untuk persiapan lebih awal untuk penyelenggara, partai, dan semua,” pungkasnya.(Nal/SI)
