Jakarta, satukanindonesia.com – Komisi X DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) 2026 dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, di Jakarta.
Persetujuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.
Menteri Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI atas dukungan penuh terhadap usulan perubahan RKA Kemendikdasmen 2026. Ia menegaskan bahwa program kerja kementerian selaras dengan visi Presiden 2025–2029 melalui Rencana Strategis (Renstra) Kemendikdasmen, yakni “Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan Partisipasi Semesta.”
“Dengan dukungan Komisi X, kami semakin percaya diri memperkuat kebijakan pendidikan yang adil, berkualitas, dan relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kokoh berdasarkan nilai-nilai luhur Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangannya,” yang dilansir dari InfoPublik, Sabtu (6/9/2025).
Mendikdasmen menegaskan dukungan penuh terhadap tema kerja pemerintah 2026 dengan lima program prioritas: Pertama, percepatan wajib belajar 13 tahun, Kedua, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, Ketiga, penguatan kesejahteraan, kualitas, dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan.
Sedangkan Keempat, penguatan pendidikan vokasi dan Kelima, pemajuan kebahasaan dan kesastraan.
Program tersebut diproyeksikan mendorong pemerataan akses pendidikan dari perkotaan hingga wilayah 3T, sekaligus menyiapkan generasi muda yang adaptif terhadap transformasi sosial-ekonomi nasional.
Seluruh fraksi menyatakan dukungan terhadap RKA Kemendikdasmen 2026 dengan catatan strategis masing-masing. Seperti Fraksi PDI Perjuangan melalui Mercy Chriesty Barends menekankan pentingnya pengawasan program Digitalisasi Sekolah di daerah 3T, serta mendorong alokasi tambahan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) di jenjang PAUD.
Sedangkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lewat Reni Astuti menyoroti kebutuhan perhatian lebih pada pendidikan inklusi serta kesejahteraan tenaga pendidikan non-guru, seperti penjaga sekolah dan staf pendukung.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menutup rapat dengan menegaskan persetujuan DPR atas pagu anggaran Kemendikdasmen dalam RAPBN 2026 termasuk usulan tambahan anggaran.
Untuk itu, ia meminta Kemendikdasmen menjadikan masukan Komisi X sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan tahun depan.
“Komisi X DPR RI akan terus mendukung kebijakan pendidikan nasional agar sejalan dengan kebutuhan bangsa dan harapan masyarakat,” tutur Esti.(***)
