• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Kontroversi Ketua KPK Baru Firli Bahuri

KPK Sebut Hukum Tetap Jalan Meski Saat Pilkada

November 11, 2020
MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

MPR For Papua Tegaskan Enam Agenda Serius untuk Wakil Presiden Mendatang

November 23, 2026
Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

Diharapkan Wakil Presiden Baru Lebih Progresif Terkait Percepatan Pembangunan Otsus Papua

November 23, 2026
ADVERTISEMENT
BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

BGN Sebut Seluruh SPPG yang Beroperasi Telah Mengantongi Sertifikat SLHS

November 22, 2026
Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

Setelah 25 Tahun, Indonesia Kembali Terpilih sebagai Anggota Dewan ICAO

November 22, 2026
Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

Nama Dasco Masuk Bursa Cawapres, Pengamat Ingatkan Bahaya Kampanye Hitam dan Fitnah

November 22, 2026
Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

Presiden Indonesia dan Presiden Rusia Bicara Empat Mata

November 22, 2026
Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

Pansus DPRD Targetkan Finalisasi Ranperda Penataan Kampung Tua Pekan Depan

November 22, 2026
Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

Porprov XV Jabar 2026 Berakhir, Kota Bekasi Raih Juara Umum

November 22, 2026
Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

Indonesia Bidik Permintaan Tinggi Pasar Karbon Global

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

Indonesia-Uni Eropa Sepakati CEPA

November 22, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Senin, November 23, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Hukum

KPK Sebut Hukum Tetap Jalan Meski Saat Pilkada

[Hukum]

November 11, 2020
in Hukum
0
0
SHARES
25
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bahwa penyelidikan laporan dugaan tindak pidana korupsi atas kepala daerah tetap ditindaklanjuti, meskipun berlangsungnya di tengah proses pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPK,  Firli Bahuri saat ‘Pembekalan Calon Kepala Daerah (Cakada) Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang disiarkan di Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11/2020).

“Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan pilkada,” kata Firli.

Firli mengatakan pelaksanaan pilkada bisa menjadi pintu masuk korupsi oleh kepala daerah. Ia pun mengingatkan agar para calon kepala daerah tidak berbuat korupsi setelah terpilih dan menjabat.

Menurut Firli, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah korupsi adalah dengan menghindari benturan kepentingan, termasuk benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada. Per Oktober 2020 sekitar 143 kepala daerah telah diproses oleh lembaganya.

“Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” ujar jenderal bintang tiga itu.

Lebih lanjut, Firli mengatakan kebutuhan biaya pilkada yang besar dibandingkan harta kekayaan para calon kepala daerah menjadi salah satu penyebab munculnya sumbangan dari para donatur.

Menurutnya, para donatur lantas memanfaatkan bantuannya tersebut untuk memperoleh kemudahan perizinan menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta keamanan dalam menjalankan bisnis.

ADVERTISEMENT

“Hasil telaah KPK di 2018 itu juga menemukan bahwa sebagian besar cakada, atau 83,80 persen dari 198 responden, mengutarakan mereka akan memenuhi ambisi para donatur tersebut ketika dia menjabat,” ujarnya.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam, disebutkan bahwa untuk bisa mengikuti tahapan pilkada, pasangan calon di tingkat kabupaten/ kota harus memegang uang antara Rp5-10 miliar. Sedangkan untuk menang idealnya harus menggenggam dana sekitar Rp65 miliar. (ms/bm)

Komentar Facebook

Tags: Firli BahuriHukumKorupsiKPKNTT
ShareTweetSend

Related Posts

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
Pemimpin yang Merusak Hukum dan Institusi

Pemimpin yang Merusak Hukum dan Institusi

November 7, 2026
KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

KPK Periksa Nusron Wahid Usai Hadir Tanpa Jadwal Pemeriksaan

November 5, 2026

Bupati Sorsel Mangkir dari Panggilan KPK

Oktober 30, 2026

KPK Jajaki Kerja Sama Antikorupsi dengan Rusia, Bahas Penelusuran dan Pemulihan Aset

Oktober 30, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?