Bengkulu, satukanindonesia.com — Krisis agraria di Pino Raya kembali memanas setelah ratusan massa aksi yang tergabung dalam *Aliansi Bengkulu Mengingat* menggelar demonstrasi di depan Kantor Kanwil ATR/BPN Provinsi Bengkulu, Senin (1/12).
Massa yang terdiri dari elemen mahasiswa, BEM, dan OKP itu turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas atas penembakan lima petani Pino Raya yang tengah berkonflik dengan PT ABS.
Aksi ini merupakan hasil dari tiga kali konsolidasi panjang mahasiswa yang kemudian melahirkan enam tuntutan utama. Mereka mendesak Kanwil ATR/BPN Bengkulu membuka data IUP PT ABS sejak 2012–2025, meminta penjelasan dasar hukum penerbitan HGU perusahaan, menuntut pencabutan izin dan pengusiran PT ABS dari Pino Raya, serta mendorong pengembalian tanah masyarakat yang diduga dirampas perusahaan. Selain itu, massa menuntut pengusutan seluruh perusahaan di Bengkulu yang bermasalah terkait IUP dan HGU. Massa memberi batas waktu 3×24 jam sebelum melakukan penyegelan langsung ke kantor PT ABS apabila tuntutan diabaikan.
Koordinator aksi, F. Radithya Majdi dari GMNI, menyampaikan bahwa dialog dengan Kepala Kanwil ATR/BPN berlangsung tidak substansif dan tidak memberikan transparansi data. “Tidak ada keterbukaan mengenai izin lingkungan maupun kajian fisik. Semua yang disampaikan hanya berbentuk narasi persuasif. Ini menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya terjadi antara pihak BPN dan perusahaan,” tegasnya.
Karena merasa tidak mendapatkan jawaban konkret, massa aksi akhirnya menyegel Kantor Kanwil BPN Bengkulu sebagai bentuk protes. Radithya juga menyoroti pernyataan Kepala Kanwil yang mengakui bahwa PT ABS beroperasi tanpa HGU sebelum tahun 2025—sebuah pelanggaran hukum yang dinilai serius dan merugikan masyarakat.
Kepala kanwil BPN Provinsi Bengkulu menerangkan ” Sudah kami telusuri memang PT. ABS didak memiliki HGU sebelum tahun 2025″ Terangnya
Aksi ini berakhir dengan keluarnya surat pernyataan resmi yang ditandatangani Kepala Kanwil ATR/BPN Bengkulu. Surat tersebut menegaskan bahwa PT ABS memang tidak memiliki HGU sebelum 2025, sehingga pernyataan ini menjadi dasar hukum baru bagi mahasiswa dan masyarakat untuk melanjutkan pengawalan konflik agraria berkepanjangan di Pino Raya. (Frayoga)