Jakarta, SatukanIndonesia. Com – Pemerintah Indonesia dan Singapura resmi menandatangani perjanjian ekstradisi. Tenaga Ahli Utama KSP Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, perjanjian ekstradisi menjadi bukti bahwa reputasi pemerintah dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel semakin membaik.
“Konsekuensinya Indonesia harus membuktikan mampu memberantas segala kejahatan yang merendahkan martabat dan menghancurkan sendi keadilan, seperti korupsi, kejahatan ekstremisme atau kejahatan kemanusiaan lainnya,” kata Ruhaini kepada wartawan, Rabu (26/1).
Menurut Ruhaini, kerja sama ekstradisi dengan Singapura yang dikenal dengan good dan clean governance akan menaikkan level Indonesia di mata dunia.
“Posisi Indonesia dalam membangun kerja sama internasional semakin kuat, baik di bidang politik, ekonomi atau bidang strategis lainnya,” beber Ruhaini.
Sementara terkait penandatanganan kesepakatan pengambilalihan kendali udara atau Flight Information Region (FIR) di Natuna dari Singapura, ia menilai kesepakatan tersebut harus bisa terkonsolidasi dalam agenda strategis dan program prioritas.
“Tidak hanya di kementerian/lembaga tapi juga semua unsur termasuk dunia usaha dan masyarakat sipil. KSP akan mengawal itu,” tegas Ruhaini yang juga Guru Besar Bidang HAM dan Gender ini.
Kesepakatan Indonesia dengan Singapura dalam pengambilalihan FIR di Natuna, sambung dia, memiliki tiga substansi penting. Yakni kepentingan substantif kebangsaan, kepentingan politis strategis kenegaraan, dan kedaulatan hakiki.
“Ini menegaskan Indonesia sebagai the emerging country yang punya kewibawaan politis serta modalitas sumberdaya produktif dan kompetitif,” terang Ruhaini.
“Sekaligus menguatkan kepentingan resiliensi sosial menghadapi globalisasi pada era revolusi industri 4.0,” tandas Ruhaini.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dan PM Lee Hsien Loong melakukan pertemuan dalam acara Leader’s Retreat di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1). Salah satu hal yang menjadi kesepakatan keduanya adalah perjanjian ekstradisi. (*)
ADVERTISEMENT
