MANOKWARI, satukanindonesia.com – Guna melindungi Terumbu Karang di perairan provinsi Papua Barat Daya terutama di Raja Ampat. Robert Joppy Kardinal, Anggota Dewan Perwalian Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyoroti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Darah (Pemda).
Ia mengatakan, kerusakan terumbu karang tidak hanya terjadi akibat pengeboman ikan, tetapi karena jangkar dan rantai kapal, maka harus perlindungan dengan memasang Mooring Buoy.
“Yang membahayakan terumbu karang saat ini bukan bom, tapi jangkar dan rantai dari kapal-kapal yang sering berkunjung dan melakukan diving di peraian Raja Ampat termasuk Sorong,”ujar Robert J Kardinal kepada media ini, Rabu (08/10/2025).
Dikatakannya, dalam sehari khususnya kapal yang berpindah-pindah tempat dan secara bebas melepas jangkar cukup banyak. Tentu, lanjut dia, akan ada banyak terumbu karang yang rusak. Misalnya, satu kapal berpindah dalam sehari tiga titik dan menurunkan jangkar.
“Kalau lagi ramai, biasanya kapal yang masuk di perairan Raja Ampat dan Sorong 100 sampai 150 kapal. Kalau 150 kapal berpindah-pindah sebanyak tiga kali dalam sehari, berarti sudah 450 titik terumbu karang yang rusak karena jangkar,”katanya.
Untuk itu, ia menegaskan, Kemenhub dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pemda segera mengambil langkah penyelamatan dengan memasang Mooring Buoy terutama di lokasi diving di perairan Raja Ampat.
“Gubernur dan Pemda Raja Ampat diharapkan untuk berkoordinasi dengan kementerian Perhubungan, agar permalasahan ini dapat diatasi secepatnya,”harapnya.
Menurut Robert Kardinal, pemasangan mooringbuoy di peraian Papua Barat Daya harus banyak terlebih di perairan Raja Ampat dan Sorong.
“Saya yakin terumbu karang di Pulau Dom sudah hancur semua, karena kapal yang berlabuh jumlahnya hampir ratusan,”kata Kardinal.
Menurutnya, pemasangan Mooring Buoy sangatlah penting, terutama di wilayah diving seperti di perairan Wayak, Pianemo, dan Missol di Raja Ampat.
Untuk mencegah permasalahan tersebut, Politisi Golkar ini menyarankan, pemerintah provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat agar membuat regulasi, yang mengatur tentang pemasangan dan penggunaan Mooring Buoy.
“Ini kan bisa mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi provinsi maupun kabupaten. Dimana, jika ada kapal yang melanggar regulasi tersebut bisa dikenakan sanksi berupa denda,”pungkasnya.
Dicecar mengenai aktivitas pengeboman ikan, Robert J Kardinal mengatakan, sebagai anggota DPR Dapil Papua Barat Daya mengapresiasi upaya TNI AL, Polairud, dan masyarakat yang telah berupaya semaksimal mungkin.
Sehingga, kata dia, persoalan bom ikan di perairan Papua Barat Daya sudah hampir 90 persen tidak lagi terjadi.
“Khusus di Raja Ampat, sudah tidak ada nelayan yang lakukan pengeboman ikan. Ya sudah hampir Nol Persen,”tandas Kardinal. [**/GRW]