Jakarta, SatukanIndonesia.com – Dalam sebuah video dan foto yang beredar, memperlihatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang asik telponan dibelakang Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Jokowi sedang berpidato.
Kejadian tersebut saat Jokowi melakukan kunjungan kerja dan meresmikan kawasan Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Rabu 2 Februari lalu.
Melihat sikap Luhut itu, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Peratama ikut menanggapi.
Baca Juga: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu Digelar 14-16 Februari 2022
Menurut Haris, sikap Luhut tersebut tidak punya sopan santun terhadap pemimpin negara.“Melihat foto ini saya langsung ingin mengatakan bahwa Opung tidak punya etika dan sopan santun,” ujar Haris Pertama di Twitter-nya, Senin 7 Februari 2022.
Haris mengatakan, Jokowi sebagai presiden yang sedang berpidato harusnya didengar oleh menteri-menterinya, bukan malah sibuk menerima telepon di belakang.
Dia meminta Jokowi beri sanksi tegas ke Luhut.
“Saat pak Presiden Jokowi berpidato harusnya semua pihak yang ada di area sana mendengarkan bukannya malah sibuk menelepon,” katanya.
Baca Juga: Soekarno Disebut Pemimpin Gagal, Boediman Sudjatmiko Langsung Respon Begini
“Pak Presiden @jokowi harusnya memberikan sanksi Tegas,” sambungnya Haris.
Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini menilai, orang yang menyoal sikap Luhut tersebut karena atas dasar tidak suka dengan Luhut.
“Kalau tidak senang sama Pak Luhut, pasti semuanya bisa jadi masalah. Kami sering hadapi kasus begini,” kata Faldo, Minggu 6 Februari kemarin.
Baca Juga: Golkar NTT Siap Usung Melki Laka Lena Maju Pilgub 2024
Faldo meminta publik tidak persoalkan hal-hal kecil. Dia menyebut saat ini pemerintah sedang bekerja keras atasi lonjakan Omicron.
“Kita ini sedang mencoba kembali berlari kencang, meskipun masa pandemi belum usai. Ayo fokus ke substansi. Kebijakan apa yang butuh peningkatan dan diskusi mendalam, itu jauh lebih penting sekarang, kita ingin semuanya menerima manfaat dari kebijakan,” ungkap Faldo. (nal/SI)
