Jakarta, SatukanIndonesia.com – Komite Revolusi Pendidikan Indonesia (KRPI) memperkirakan bakal ada sekitar seribu mahasiswa yang ikut dalam unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2020) besok.
Aksi dari elemen mahasiswa itu akan menyuarakan tuntutan agar Presiden Joko Widodo mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law UU Ciptaker.
Humas KRPI Abia Indou mengatakan sejumlah kampus swasta telah mengonfirmasi akan ikut turun ke jalan. Beberapa di antaranya Universitas Nasional, IISIP Jakarta, Universitas Pancasila, dan Universitas Tama Jagakarsa.
“Ada 9 kampus yang sudah konfirmasi, kemungkinan ada 14 kampus yang ikut. Setiap kampus 2 Metromini. Kalau 1 Metromini sekitar 40-50 orang, sekitar seribu, belum termasuk massa cair,” kata Abia dilansir dari CNNIndonesia.com, Senin (9/11/2020).
Unjuk rasa akan dimulai dengan berkumpul di Kantor Organisasi Buruh Internasional (ILO) di MH Thamrin, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu mahasiswa akan aksi jalan kaki atau long march menuju Istana Negara.
Sesampainya di Istana, mahasiswa akan menggelar aksi damai menuntut Jokowi mencabut UU Cipta Kerja. Abia menuturkan, bakal ada pula peringatan khusus untuk mengenang para mahasiswa yang meninggal dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi pada September 2019 lalu.
“Karena ini juga bersamaan dengan Hari Pahlawan Nasional, maka dari itu kami juga nanti ada pembakaran seribu lilin untuk 5 mahasiswa yang wafat di medan juang dan juga matinya demokrasi di Indonesia, juga HAM di Papua,” ucap Abia.
Unjuk rasa pada 10 November juga akan digelar mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.
BEM SI akan turun ke jalanan Ibu Kota pada Selasa (10/11/2020). Mereka menyatakan akan mendatangi Istana Negara dan mengganggu stabilitas negara.
“Pada 10 November 2020, bertepatan dengan Hari Pahlawan, BEM Seluruh Indonesia akan kembali meramai Istana Negara sebagai sikap bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam saat kepentingan rakyat diinjak-injak oleh para pemangku kebijakan,” kata Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (9/11/2020).
