SORONG, satukanindonesia.com – Pedagang asli Papua yang terdiri dari penjual Noken, Sayur, dan hasil bumi melakukan aksi atau demonstrasi di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya, kota Sorong, Selasa (22/07/2025).
Aksi yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov), yang dinilai mengabaikan kepentingan ekonomi kerakyatan.
Levina Duwit, Koordinator Perempuan Papua Membangun Kedaulatan Sosial (P2MKS) menyebutkan, Pedagang Papua (mama Papua) selama ini hanya dijadikan objek politik dan janji kampanye, tanpa kepastian kebijakan nyata.
“Mama-mama Papua bukan peminta-minta. Mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga dan masyarakat adat. Tapi di mana tempat yang layak untuk mereka jualan? Sudah tahun 2025, kami masih jual di trotoar, di kolong, bahkan di bawah panas dan hujan. Di mana keadilan untuk perempuan Papua?”kata Levina.
Ditambahkannya, pemerintah provinsi lebih memilih membangun berbagai proyek besar yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil, khususnya mama-mama Papua.
“Gubernur bisa bangun tugu, bisa bangun gedung. megah, tapi kenapa tidak bisa bangun satu pasar saja untuk mama-mama Papua? Apakah kami ini tidak penting di mata pemerintah?”ujarnya.
Menurutnya, keberadaan pasar permanen yang bersih, ramah dan khusus bagi mama Papua adalah bentuk konkret dari perlindungan ekonomi berbasis gender dan budaya.
Pasalnya, selama ini banyak mama Papua yang dipinggirkan dari pasar resmi dan tidak memiliki akses ruang untuk menjual hasil kebun mereka secara aman.
“Pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi tempat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kami berlangsung. Di situlah mama-mama bertemu, saling dukung, dan bertahan hidup. Maka kami minta, jangan tunda-tunda lagi! Bangun pasar khusus untuk mama Papua sekarang juga!”tegasnya.
Levina menegaskan, keberpihakan nyata terhadap perempuan adat Papua tidak cukup dengan kata manis di media sosial, tapi harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan komunitas perempuan di akar rumput. Mereka sudah cukup lama bersabar.
“Kami tidak mau hanya dengar janji. Kami menuntut realisasi. Kami minta gubernur segera bertemu langsung dengan komunitas pedagang mama Papua dan tetapkan lokasi serta anggaran pembangunan pasar,”pintannya.
P2MKS dan komunitas pedagang perempuan Papua menyatakan, siap mengawal tuntutan ini dengan aksi massa lebih besar jika Pemprov Papua Barat Daya tidak segera memberikan respon.
Mereka juga berencana menyurati DPR Provinsi Papua Barat Daya dan meminta dukungan fraksi-fraksi, untuk memprioritaskan anggaran pasar mama-mama Papua dalam APBD Perubahan 2025.
“Ini bukan soal proyek. Ini soal martabat mama-mama Papua. Kami ingin berdagang dengan tenang, tanpa diusir, tanpa digusur. Dan itu hanya bisa terjadi kalau pemerintah bangun pasar yang berpihak pada kami,”kata Levina.
Sementara Yohanis Mambrasar, koordinator Aksi menegaskan, akan terus menyuarakan hak-hak ekonomi mama pedagang Papua dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak konkret.
Misalnya, Kementerian Sosial RI untuk menyediakan dana simpan pinjam berbentuk koperasi khusus bagi mama-mama pedagang Papua, serta kepada Kementerian Perhubungan RI untuk menyediakan transportasi penunjang, terutama bagi pedagang yang berdomisili di pinggiran Kota Sorong.
“Kami minta Gubernur Papua Barat Daya segera menindaklanjuti aspirasi kami. Jangan tunda-tunda lagi. Kami juga minta Kementerian Perdagangan RI segera berkoordinasi dengan gubernur agar disediakan tempat jualan yang layak dan bantuan modal usaha,”kata Yohanis.
Ia menegaskan, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi sebuah panggilan moral, pengingat keras bahwa di balik jargon Otonomi Khusus Papua, masih ada suara rakyat kecil yang diabaikan.
“Wajah-wajah perempuan Papua yang setiap hari berjuang demi menyambung hidup di emperan jalan, kini bangkit dan menagih keadilan,”pungkasnya. [**/GRW]
