MANOKWARI, SatukanIndonesia.com – Menyikapi aksi demonstrasi ratusan dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI di Jakarta dan Solo pada Senin (3/2/2025) terkait tuntutan pembayaran Tunjangan Kinerja (tukin), Senator Filep Wamafma angkat bicara.
Menurutnya, persoalan ini dapat diselesaikan jika ada keterbukaan informasi.
“Demonstrasi ini bisa saja tidak terjadi kalau Kemdiktisaintek mau berbagi informasi secara terbuka, yang diikuti dengan eksekusi tuntutan. Supaya basis ilmiahnya jelas, mari pakai pandangan John Rawls. Rawls bilang justice as a fairness, keadilan sebagai kejujuran. Sebagai kejujuran, maka harusnya Kemdiktisaintek jujur mengakui bahwa kinerja dosen itu merupakan hak yang harus dibayarkan. Di pihak lain, dosen-dosen juga sudah membuktikan kinerja mereka. Kalau ada titik temu ini seharusnya sudah selesai dengan merealisasikan tukinnya,”kata Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, SH, MHum melalui siaran pers yang diterima media ini, Kamis (06/02/2025).
lanjutnya, menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Kemdiktisaintek untuk menjalankan amanat hukum yakni memenuhi tuntutan tukin dosen.
“Dulu pernah kejadian terhadap dosen-dosen di lingkungan Kemenag, dan persoalannya sudah selesai karena memang ada fairness disana. Kalaupun ada hambatan regulasi, seyogyanya itu tidak menghapus fakta bahwa kinerja dosen sudah terlaksana,”tegas Filep lagi.
Lebih jauh, Ketua Komite III DPD RI yang juga membidangi masalah pendidikan ini berharap agar persoalan tersebut tidak berpengaruh pada pendidikan tinggi di Indonesia.
“Para dosen ini kan harus menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diharapkan tidak terdampak karena persoalan ini. Pada saat yang sama, hak-hak mahasiswa juga bisa terabaikan jika tidak ada dosen di kampus lantaran dosen masih memperjuangkan hak-haknya,”jelas Filep.
“Spirit bangsa itu salah satunya terletak pada tingkat pendidikan masyarakat sipil, dan itu bergantung pada kualitas pendidik. Saya sendiri sebagai dosen juga turut merasakan bahwa sejatinya dosen itu tidak usah pikir lagi hal-hal teknis terkait upah dan lain-lain, karena semestinya upah sudah dipikirkan negara,”kata Filep lagi.
Dalam kesempatan ini, senator yang baru saja terpilih sebagai Ketua Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Papua Barat ini, meminta supaya Kemdiktisaintek segera menyelesaikan persoalan ini dengan baik.
“Pada prinsipnya, dosen dapat fokus dan aktif meneliti, mengabdikan diri, mengajar dan terus mengembangkan kemampuan akademiknya sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas. Maka saya sekali lagi berharap agar pemenuhan hak tukin dosen dilaksanakan. Kepercayaan dosen pada para pimpinan di Kemdiktisaintek juga harus dijaga,”pungkas Filep.
Seperti diketahui, Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar demonstrasi di sejumlah titik, termasuk di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Aksi serupa juga dilakukan dosen-dosen berstatus ASN di depan Rektorat ISI Solo. Para Dosen ASN menuntut hak tunjangan kinerja (tukin) yang belum dibayarkan oleh pemerintah sejak 2020. [GRW]
