BENGKULU, SatukanIndonesia.com – Aksi pembentangan spanduk yang dilakukan di Jembatan Sungai Lemau pada Minggu (25/01) menjadi ekspresi kekecewaan sekaligus peringatan keras dari masyarakat atas belum adanya tindakan nyata negara dalam menangani abrasi parah yang melanda Desa Pondok Kelapa. Aksi ini diinisiasi oleh WALHI Bengkulu bersama organisasi lingkungan, komunitas pecinta alam, mahasiswa, pelajar, kelompok pemuda, serta kelompok perempuan Desa Pondok Kelapa.
Desa Pondok Kelapa saat ini berada dalam ancaman serius. Abrasi pantai yang terus berlangsung, diperparah oleh kenaikan permukaan air laut akibat krisis iklim, diperkirakan dapat menyebabkan wilayah desa ini tenggelam dalam kurun waktu 20–30 tahun ke depan. Ratusan kepala keluarga terancam kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian mereka. Fasilitas publik seperti sekolah, masjid, dan infrastruktur desa juga berisiko rusak dan hilang jika tidak ada langkah penanganan yang segera, terencana, dan berkelanjutan dari pemerintah.
Situasi ini menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sedang dihadapi masyarakat pesisir hari ini. Namun hingga saat ini, upaya perlindungan wilayah pesisir dan keselamatan warga terdampak belum terlihat menjadi prioritas kebijakan pemerintah.
WALHI Bengkulu mendesak negara, khususnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk secara serius melibatkan masyarakat terdampak dalam proses revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2025–2030 yang sedang berlangsung. Revisi RTRW Bengkulu Tengah harus berbasis perspektif perubahan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam Juknis 5/2024 Kementerian ATR/BPN. Pendekatan ini penting untuk memastikan pengurangan risiko bencana akibat cuaca ekstrem, abrasi, banjir, kekeringan, serta kenaikan muka air laut.
Wilayah pesisir yang rentan, termasuk Desa Pondok Kelapa, harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada keselamatan rakyat.
Tanpa langkah konkret hari ini, Desa Pondok Kelapa perlahan akan hilang, dan negara akan tercatat abai dalam melindungi warganya dari krisis yang sudah nyata di depan mata.(rilis/rstu)
Narahubung :
1.Julius Nainggolan ( 0895-6049-59700 )
2.Ipen Sartika (0853-6697-5839 )
