Jakarta, SatukanIndonesia -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan pemerintah kerap berada di posisi yang salah di mata publik. Karenanya, pemerintah menganggap demokrasi yang berlaku saat ini adalah demokrasi serba salah.
Demokrasi serba salah ini menurut Mahfud hanya berlaku untuk pemerintah. Alasannya, selalu ada pihak yang menganggap pemerintah salah ketika mengeluarkan kebijakan tertentu.
Tak jarang apapun kebijakan pemerintah mendapat kritikan dan hujatan. Kelompok-kelompok tertentu bahkan kerap kali menganggap setiap kebijakan pemerintah itu salah, meskipun hasilnya bisa dibilang cukup memuaskan.
“Cobalah saudara lihat setiap hari kalau pemerintah mengumumkan apa, ada saja yang mengatakan wah itu salah, bahkan ada yang sangat kasar ini, pemerintah bodoh,” kata dia.
Meski demikian, bukan berarti Mahfud kecewa dengan kondisi tersebut. Menurutnya, seperti itulah demokrasi. Selalu ada yang pro dan kontra.
Ruang publik selalu penuh dengan opini. Pertentangan pendapat senantiasa ada. Baik antara pemerintah dengan masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.
“Setiap apa yang dilakukan pemerintah selalu dianggap salah oleh kelompok tertentu. Itu tidak apa, itu bagian dari demokrasi,” kata Mahfud.
“Oleh sebab itu pemerintah harus tetap pada keputusannya, pada tugasnya untuk membawa atau memimpin pemerintahan di dalam negara ini selamat, tetap dalam suasana demokrasi,” tambahnya.
Mahfud mengatakan itu semua merupakan keniscayaan dari sebuah sistem demokrasi. Perdebatan tidak bisa dielakkan. Setiap pihak memiliki hak untuk berpendapat.
“Keniscayaan dari sebuah demokrasi itu adalah pemencaran kekuasaan, rakyat berkuasa di ruang publik, pemerintah juga berkuasa. Rakyat dengan berbagai variasinya, dengan berbagai kelompok aspirasinya juga punya hak-hak sendiri untuk menyatakan pendapatnya,” kata dia.
