Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, kerap timbul penyakit tiap kali datang masa Pemilu, termasuk pada Pemilu 2024. Politik uang, jadi salah satu penyakit yang kerap hadir.
“Kemungkinan atau sering terjadinya politik uang, politik uang yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan,” kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu ‘Wujudkan Pemilu Bersih’ di Jawa Timur, sebagaimana dilansir Okezone.com, Selasa (8/8/2023).
Politik uang itu disalurkan melalui sejumlah pejabat pada pemilu juga kerap terjadi.
“Ada yang borongan melalui botoh-botoh, melalui pejabat di desa, di kecamatan, di KPU, banyak lo di KPU meskipun sudah independen, karena KPU bukan hanya Jakarta, itu ada sampai di daerah bahkan sampai ke tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua,” sambungnya.
Tidak hanya melalui pejabat daerah, Mahfud menjelaskan, politik uang juga sering dilakukan melalui serangan fajar.
Penyakit kedua yang kerap terjadi, kata Mahfud, adalah penyebaran berita bohong yang berisi fitnah terhadap lawan politik, serta menimbulkan perpecahan.
“Membuat fitnah mencaci maki sesukanya atas nama demokrasi atas nama hak asasi. Ingat, para pendiri negara kita sejak awal sudah mengatakan demokrasi saja tidak boleh ada di negara ini, harus ada temennya demokrasi itu, yaitu nomokrasi,” katanya.
Bahkan, kata Mahfud, 56 persen masyarakat khawatir akan terjadi perpecahan atau polarisasi dalam pelaksanaan pemilu.
“Bentuknya itu tadi, fitnah kebohongan pencemaran nama baik bahkan politik identitas. Saya selalu mengatakan Politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan bangsa dan bernegara, berbeda dengan identitas politik,” katanya.
Politik identitas itu, sambungnya, beda dengan identitas politik, setiap orang punya identitas politik punya ikatan primordial. “Agama islam, kristen, katolik. Suku madura, jawa, bugis, batak itu identitas. Ras melayu, cina, arab dan sebagainya. Nah itu identitas,” katanya.
Lantas, apakah memiilih berdasarkan identitas itu tidak boleh? “Boleh. Tetapi jangan itu menjadi hal yang utama apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain,” kata Mahfud MD.(***)
