Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD merespons soal penilaian Presiden Joko Widodo mengenai jalannya debat ketiga pemilihan presiden (pilpres).
“Ya mungkin kalau penilaian Presiden. Kalau (menurut) saya sih nggak,” kata Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir detik.com, Selasa (9/1/2024).
Mahfud lantas mengambil contoh terkait permintaan data pertahanan untuk dibuka, yang lantas dikatakan sebagai rahasia negara. Mahfud menilai hal yang harus dirahasiakan adalah data intelijen dan yang berkaitan dengan strategi penyerangan.
“Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar. Ndak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan. Kalau bicara soal anggaran, kalau anggarannya segitu, situasi anu-nya begitu, kan itu bukan rahasia. Ndak ada, ndak ada dari yang kemarin yang harus dirahasiakan, pertanyaannya itu,” ucapnya.
Mahfud lantas menyebut dirinya yang pernah menjabat sebagai Menhan. Dia menilai terkait alutsista dan anggaran tidak bisa dibicarakan di ruang tertutup.
“Kalau saya ya, kan saya mantan Menhan juga. Mana yang rahasia? Saya tahu mana UU yang (soal) rahasia (data negara). Ndak ada dari pertanyaan itu yang harus mengungkap rahasia negara. Itu bisa dibuka di publik karena bukan soal strategi pertahanan. Itu kan soal alutsista. Nggak bisa dibicarakan di ruang tertutup. Kalau di ruang tertutup namanya rembugan, bukan debat,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bicara soal data pertahanan yang sempat disinggung dalam debat ketiga Pilpres 2024. Jokowi mengatakan tak semua data pertahanan bisa dibuka.
“Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista, itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan,” kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Serang, Banten, Senin (8/1).
Jokowi menekankan data pertahanan menyangkut dengan strategi besar negara. Dia lantas menyebut tidak semua bisa dibuka seperti toko kelontong.
“Karena ini menyangkut strategi besar negara, nggak bisa semua dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa,” ujarnya. (***)
