Batam, SatukanIndonesia.com – Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRKR), yakni sebuah Lembaga Eksekutif Adat berciri khas Melayu Kepulauan Riau, mengecam sikap masa bodoh Badan Pengusahaan (BP) Batam terhadap pencabutan lahan dan perobohan Hotel Purajaya. Panglima Utama MRKR mengeluarkan pernyataan mengecam sikap Kepala BP Batam yang berkonsekuensi terhadap adat dan budaya.
”Sebagai Panglima Utama di Majelis Rakyat Kepulauan Riau, saya mengemban tugas untuk mengatur serta menjalankan tugas-tugas strategis dalam lingkup Majelis Rakyat Kepri sesuai dengan kewenangan yang melekat, yakni mengangkat harkat dan martabat bagnsa Melayu di tengah masyarakat. Salah satu perhatian kami adalah kasus yang menimpa Hotel Purajaya,” kata Panglima Utama MRKR, Megat Rury Afriansyah, Senin, 23/6/2025.
Meski bersinggungan dengan objek yang disorot oleh MRKR (Rury Afriansyah sebagai Panglima Utama MRKR dan juga Direktur PT Dani Tasha Lestari sebagai pemilik Hotel Purajaya), namun keputusan mengecam sikap BP Batam, kata Rury Afriansyah, adalah kajian mendalam yang dilakukan oleh Lembaga MRKR. Dari peringatan terhadap sikap masa bodoh pimpinan BP Batam, akan disusul dengan tindakan nyata yang bernuansa adat dan budaya Melayu.
”Saya menyayangkan sikap masa bodoh BP Batam atas persoalan pencabutan lahan dan perobohan ilegal terhadap aset ratusan miliar milik putra Melayu Kepri, padahal beliau (Kepala BP Batam) baru saja menerima gelar kehormatan dari Lembaga Adat Melayu (LAM). Gelar yang seharusnya tercermin pada sikap dan perilaku dalam memimpin Kota Batam dan juga BP Batam. Apalagi kebanggaan bangsa Melayu jika tokohnya sendiri tidak peduli dengan kezoliman yang terjadi di depan matanya,” ucap Rury Afriansyah.
Sebagai mana diketahui, pekan lalu, Minggu, 15 Juni 2025, LAM Kota Batam resmi menabalkan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad sebagai Dato’ Setia Amanah dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra sebagai Dato’ Setia Bijaksana. Penabalan itu dilakukan di gedung LAM Kota Batam dengan dihadiri ratusan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kota Batam. Penabalan itu mengukuhkan kedua pemimpin itu sebagai panutan dan tempat mengadu warga masyarakat di tengah pergaulan sosial, baik masyarakat suku bangsa Melayu maupun suku bangsa lain di Batam yang telah menjunjung tinggi adat istiadat Melayu.
Tidak Ada Respon Terhadap Amanah Pimpinan DRPR RI
Sebelumnya Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Amsakar Achmad, disebut tidak menghiraukan amanah Wakil Ketua DPR RI Dr Ir H Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, yang memberi amanah untuk mengevaluasi masalah lahan di Batam terkait perobohan Hotel Purajaya. Surat konfirmasi sejumlah media yang mempertanyakan respon Kepala BP Batam itu tidak dilayani sama sekali.
”Kami meminta ditunggu sepuluh hari untuk dapat dijawab oleh Kepala BP Batam,” ujar seorang staf di BP Batam saat ditanya beberapa hari lalu. Tetapi, meski surat konfirmasi keseriusan Kepala BP Batam ditanyakan ke Kepala BP Batam, pejabat yang juga merangkap sebagai Wali Kota Batam itu tidak menanggapi surat konfirmasi yang disampaikan.
Surat konfirmasi tentang respon Kepala BP Batam mengenai tindak-lanjut atas permintaan evalasi masalah tanah di Batam, disampaikan pada 27 Mei 2025. Semula diterima oleh bagian penerima surat di BP Batam. Setelah ditanya oleh awak media kapan akan diberi jawaban, seorang straf di BP Batam menyatakan akan dibalas dalam kurun Waktu 10 hari. Namun ketika melewati 10 hari, wartawan mengonfirmasi respon Kepala BP Batam, staf di BP Batam menyebut surat itu telah dikirim ke Bagian Hukum BP Batam.
Hingga berita ini dirilis, amanah Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI, melalui surat yang disampaikan ke lembaga-lembaga penegak hukum serta BP Batam, disimpulkan tidak dihiraukan Kepala BP Batam Amsakar Achmad. ”Belum ada jawaban dari Bagian Hukum BP Batam. Tidak ada pesan atau pendelegasian kepada pejabat lain di BP Batam. Tidak ada,” kata seorang staf ketika ditanya ke BP Batam, beberapa waktu lalu.(Rils/HAG)
