LANGKAT, SATUKANINDONESIA.Com – Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin (TRP) dalam sidang pembacaan amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam kasusnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dalam persidangan dituntut 14 tahun penjara, pada hari Rabu, (5/6),di Ruang Prof. Dr. Kusumah Admadja Pengadilan Negeri Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
Dalam Amar tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jimmy Carter A., S.H., M.H. dan David Simamora, SH. dalam amar tuntutannya menyatakan terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias TERBIT Alias CANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang merencanakan atau melakukan permufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi” melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat.
Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun Penjara dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
Dalam tuntutan dinyatakan menyita Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan sejumlah mobil yang digunakan.
Ketika di konfirmasi terpisah, istri TRP Tiorita Surbakti kepad wartawan menyatakan rasa kecewanya atas tuntutan yang dikenakan kepada suaminya TRP.
“Tuntutan ini tidak mengacu pada fakta persidangan, jaksa mengesampingkan apa yang menjadi fakta di persidangan,” katanya.
Mendengar Amar tuntutan tim pengacara, kepada wartawan mengatakan “Persidangan itu berjalan diluar nalar hukum kami, atas penyitaan PKS, karena TRP itu kan hanya pemilik, bukan melakukan kejahatan, kenapa sampe PKS disita untuk negara,” ungkapnya.
Sidang kemudian ditutup, majelis hakim dan dilanjutkan untuk pembacaan pledoi hingga (11/6) satu Minggu kedepan. (Redaksi/AS)