Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti maraknya praktik kecurangan di sektor pelabuhan. Melihat hal itu, Luhut berharap KPK dan kepolisian segera bertindak untuk mengusut hal-hal tersebut.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Bangun Kereta Gantung di Kawasan Danau Toba, Optimis Rampung di Awal Tahun
Menurutnya birokrasi di pelabuhan masih harus dibenahi supaya tidak ada lagi mafia-mafia yang menghambat kegiatan ekonomi di pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk me-monitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” ujar Luhut saat menghadiri webinar Stranas PK ‘Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’, Kamis (11/11/2021). Baca Juga: Anies Tawarkan Peluang Investasi Kepada Investor Global di Jakarta
Luhut menekankan, pentingnya pengawasan pada setiap pelabuhan agar tercipta ekosistem birokrasi pelabuhan yang sehat. “Pengawasan pada national logistic ecosystem tidak hanya diterapkan di Batam, tapi diimplementasikan pada 10 pelabuhan utama di Indonesia. Itu akan membuat Indonesia menjadi hebat ke depan,” sambungnya.
Menko Luhut menambahkan, proses kegiatan yang sehat akan menimbulkan dampak terhadap kepercayaan investor dan pebisnis untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Tugu Api Semangat Indonesia Merdeka Tidak Pernah Padam
“Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkuranglah minat pebisnis berinvestasi dan berkuranglah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah,” pungkas Luhut. (Nal/SI)
