Jakarta, SatukanIndonesia.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyebut pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal presidential threshold offside.
Menurut Masinton, presidential threshold 20% itu merupakan produk politik yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).
Baca Juga: Menko Luhut Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu AS
“Kalau pendapat itu, kalau dikaitkan dalam umpama mahal biaya politik segala macam, sebagai pimpinan KPK, mungkin masih agak relevan. Tapi dalam konteks politik enggak tepat karena apa pun presidential threshold diatur dalam perundang-undangan dan merupakan sebuah produk politik yang dituangkan dalam bentuk UU,” kata Masinton kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/12/2021).
Anggota Komisi XI DPR ini menilai sebagai pimpinan KPK, Firli Bahuri kurang tepat berbicara mengenai presidential threshold.
Baca Juga: Wakil Ketua MPR: Negara Tidak Boleh Kalah Lawan Mafia Tanah
Namun jika bicara mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilu legislatif (pileg), dan pemilu presiden (pilpres) dengan biaya tinggi sebagai konsekuensi dari demokrasi sangat liberal, masih relevan.
“Biaya politik tinggi yang berdampak pada perilaku korupsi mungkin itu masih relevan tapi kalau bicara presiden threshold itu Ketua KPK, maaf maaf offside menurut saya pernyataannya,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Dengarkan Keluhan Petani Bawang
Menurut Masinton, apa yang disampaikan Firli sudah keluar jalur karena presidential threshold merupakan produk politik yang diatur dalam UU Pemilu.
“Offside itu sudah keluar jalur, threshold itu produk politik dan itu diatur dalam UU Pemilu,” kata mantan Anggota Komisi III DPR ini. (Nal/SI)
