MANOKWARI, SatukanIndonesia.Com – Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua di 7 wilayah Adat di tanah Papua, Pietrus Makbon kritik Pemerintah Pusat terkait kuota penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2023.
Pasalnya, kuota penerimaan khusus untuk provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) hanya 1 orang per kabupaten dan kota. Padahal sebelumnya, kuota yang disiapkan 3-5 orang.
“Kami aliansi dan beberapa kepala suku, tidak setuju dengan apa yang dibuat oleh pemerintah pusat mengenai penerimaan calon pra IPDN,” kata Pietrus Makbon, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua kepada media ini, Selasa (01/08/2023).
Menurutnya, sejak masih dua provinsi di tanah Papua kuota yang ditentukan dalam penerimaan calon praja IPDN itu 3 orang sampai dengan 5 orang. Tetapi, sambungnya, sekarang sudah enam provinsi baru hanya terima 1 orang.
“Kita lihat waktu itu hanya dua provinsi saja bisa terima lebih dari 3-5 orang, tapi kenapa sekarang provinsi sudah banyak di tanah Papua. Terus dibatasi 1 orang,” kata Makbon.
Untuk itu, Pietrus Makbon, yang juga selaku Ketua Ikatan Paguyuban Suku Nusantara di provinsi Papua Barat meminta kepada Penjabat Gubernur provinsi Papua Barat dan Pj Gubernur provinsi Papua Barat Daya melihat hal tersebut.
“Ini ada apa, apakah sudah ada orang yang disiapkan dari luar Papua? Apakah memang pemerintah pusat mempersiapkan orang-orang dari pusat? Ataukah pemimpin Papua tidak mampu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Papua,” katanya.
Oleh sebab itu, diharapkan kepada Presiden Jokowi, Menteri Pendayagunaa Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar dapat mengambil langkah yang lebih arif dan bijaksana.
“Anak-anak Papua tidak menuntut segala sesuatu yang merugikan negara,” tegasnya.
Makbon berharap juga kepada Pj Gubernur provinsi Papua Barat untuk membantu menyampaikan persoalan tersebut ke Pemerintah Pusat dalam hal Presiden Jokowi.
“Harus ada penambahan, jangan ada yang gugur dalam seleksi. Kalau bisa diterima saja,” harap Pietrus Makbon.
Dicecar mengenai anggaran, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Papua ini mengemukakan, itu bukan alasan yang masuk akal.
“Jika pemerintah alasan dengan anggaran, kenapa ada pemekaran provinsi di tanah Papua banyak-banyak? Kalau pemerintah sendiri tidak mampu persiapkan SDM Papua,” tandasnya. [GRW/redaksi]