Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi bertemu Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Senin (18/10/2021).
Pemerintah Indonesia dan Malaysia berbagi keresahan atas meningkatnya rivalitas kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara menyoroti perlombaan senjata di antara negara-negara besar.
Baca Juga: Jet Tempur Israel Bombardir Pangkalan Udara Suriah
“Terkait dengan dinamika kawasan di Indo-Pasifik, khususnya meningkatnya rivalitas kekuatan besar di kawasan, kita berdua sepakat bahwa upaya menjaga kawasan yang damai dan stabil harus terus dilakukan,” kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di Kantor Kementerian Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Senin (18/10/2021).
“Kami berdua tidak menghendaki dinamika saat ini mengakibatkan tensi arms race dan juga power projection,” ujar Retno.
“Situasi ini tentu tidak akan menguntungkan siapa pun,” imbuh diplomat top Indonesia tersebut.
Retno tidak menyebut negara mana pun dalam masalah tersebut. Namun, tak bisa dimungkiri beberapa negara seperti China, Amerika Serikat (AS), Rusia, Korea Selatan dan Korea Utara gencar mengembangkan dan menguji coba rudal-rudal canggih mereka.
Sementara itu, Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah menyinggung pembentukan aliansi Amerika Serikat, Australia dan Inggris atau AUKUS dengan latar belakang keresahan atas tumbuhnya kekuatan militer China yang mereka anggap sebagai ancaman.
Baca Juga: Kebenaran UFO Jatuh di New Mexico Terungkap, Ini Bukti Alien di Bumi
Saifuddin lebih lanjut mempertanyakan proyek kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia sebagai bagian dari perjanjian AUKUS. “Memang kapal selam bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir,” ujarnya.
Kedua negara sepakat untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN dan di saat yang sama meminta seluruh mitra ASEAN berkontribusi bagi stabilitas, keamanan, perdamaian dan kesejahteraan Kawasan dengan tetap menghormati hukum internasional.(Nal/SI)
