JAKARTA, SATUKANINDONESIA.Com – Anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nelson Wenda, angkat bicara terkait efesien anggara enam provinsi di tanah Papua dalam rapat pembahasan capaian kinerja 2024 dan program kerja tahun 2025 bersama Menteri Keuangan (Menkeu), pada Selasa (18/02/2025)
Menurutnya, salah satu tujuan raker ini adalah memperoleh gambaran secara umum mengenai kinerja APBN TA 2024 dan memperoleh gambaran dan penjelasan dari Kementerian Keuangan mengenaiprogram kerja pemerintah tahun 2025.
“Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi baru (DOB) yang merupakan daerah yang memerlukan percepatan pembangunan di semua sector termasuk infrastruktur,”katanya melalui siaran pers yang diterima media ini, Selasa (18/02/2025).
Dalam kesempatan ini, senator Nelson Wendan mempertanyakan, Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan keputusan Menteri keuangan Nomor 29 tahun 2025.
Dalam rangka efesiensi anggaran, apakah tepat diterapkan di daerah Otsus Papua? Mengingat bertentangan dengan Perpres No 24 tahun 2023 tentang percepatan pembangunan di wilayah Papua.
Ia mengatakan, tanah Papua membutuhkan percepatan dari sisi infrastruktur, sehingga dengan keluarnya Inpres tentang efesiensi anggaran akan menghalangi dan menghambat percepatan infrastruktur di Tanah Papua.
Maka, Wenda meminta, Kementerian keuangan untuk meninjau kembali, karena Papua adalah daerah otonomi khusus yang mengejar ketertinggalan disemua sektor sehingga anggar yang ada di daerah harus tingkatkan lagi.
Senator asal provinsi Papua Pegunungan ini, juga menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi papua Pegunungan dari sejumlah reses yang dilakukan.
“Masyarakat Papua Pegunungan meminta program Makan Bergizi Gratis langsung di kirim Kepada orang tua dan dimasak oleh orang tua,”katanya.
Wenda menegaskan, saat ini masyarakat membutuhkan peningkatan sarana prasarana pendidikan dalam meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia.
“Masyarakat meminta peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan seperti Lab dan lain-lain serta pembangunan kantor pemerintahan Gubernur provinsi Papua Pegunungan, jangan menggunakan dana Otsus, harus menggunakan dana diluar otsus,”ujarnya.
Ditambahkannya, Menteri Keuangan merespon salah satu aspirasi masyarakat terkait pembangunan kantor Gubernur akan dikoordinasikan Kembali dengan pihak-pihak terkait.
Perlu diketahui dengan terlaksananya kegiatan Raker ini dapat keluaran Informasi terkait program kerja tahun 2025 dan proyeksi APBN-P 2026.
Dalam pembahasan tersebut dibahas juga mengenai proyeksi APBN- P Tahun 2025, serta pengawasan undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak (pnbp).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ibu Menteri Sri Mulyani Indrawati, Wamenkeu Suahasi Nazara serta jajaran pejabat Kemenkeu lainnya. [GRW]
