Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menang dalam perang melawan stunting. Mulai dari memaksimalkan dana desa hingga meluncurkan buku pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku (KPP) untuk penurunan stunting.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting harus dilakukan secara menyeluruh di daerah hingga tingkat desa. Pemerintah daerah (pemda) wajib melakukan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting dari semua sisi. Baik itu sisi pengurangan beban pengeluaran, penambahan pemasukan, maupun masalah lingkungan.
Guna memuluskan hal tersebut, dia meminta, pemanfaatan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting harus bisa dimaksimalkan. “Saya sudah minta ke pak Menteri Desa agar dana desa difokuskan kepada 3 hal, yaitu penanganan ketahanan pangan, penurunan stunting serendah mungkin, kemudian penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Kemudian, bagi daerah yang memiliki masalah kemiskinan ekstrem di sisi lingkungan seperti sanitasi dan air bersih dapat diselesaikan dengan memanfaatkan program padat karya dana desa. Desa dapat membuat jamban untuk keluarga yang belum punya akses. Lalu, untuk masalah stunting bisa dengan melakukan program ketahanan pangan.
“Untuk warga yang masih termasuk miskin, terlebih ada yang stunting tapi hanya mendapatkan skema bantuan sosial dan BLT Desa, bisa didata supaya bisa masuk ke dalam DTKS,” tuturnya. Dengan begitu, mereka bisa didaftarkan untuk menjadi penerima PKH dan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Pertarungan melawan stunting juga tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Di mana, saat ini, prevalensi stunting di sana mencapai angka 27,2 persen, lebih tinggi dari angka nasional 21,6 persen.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah membuat buku pedoman strategi kkp percepatan penurunan stunting. Bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia, buku tersebut berfokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemenuhan gizi yang positif.
Andi Aslam Patonangi, Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Sulsel meminta setiap kabupaten/kota menyusun strategi KPP dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Salah satunya dengan mengidentifikasi cara-cara dan potensi lokal yang dapat digunakan untuk mengintervensi perilaku masyarakat setempat. “Sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif,” ujarnya.
Eddy Henry, Head of ECED Tanoto Foundation menambahkan, buku pedoman ini berisi komponen-komponen penting yang diperlukan dalam strategi KPP. Seperti analisis situasi, rencana aksi implementasi, serta pemantauan dan evaluasi dalam memastikan strategi komunikasi (Strakom) kabupaten/kota terlaksana dengan baik. “Diharapkan dengan buku pedoman ini, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan stunting semakin terarah dan benar-benar mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga,” ungkapnya. (*)
