Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyambut baik konsep-konsep untuk penataan peradilan yang dihasilkan dalam Fokus Group Discusion (FGD) Reformasi Hukum di Bidang Peradilan bersama pakar, pengamat, akademisi dan masyarakat sipil.
Menurut Menko Polhukam kegiatan tersebut sangat produktif karena ada langkah-langkah jangka pendek yang harus dilakukan dan jangka panjang untuk membuat semacam rumah lembaga peradilan yang menyangkut MA, Kejaksaan Agung, dan Polri.
“Masukan ini nanti tentu melihat rangkaiannya di akhir tahun ini Insya Allah Rancangan Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP) itu akan diundangkan sesudah menjadi KUHP,” kata Menko Polhukam usai FGD di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (5/10/2022).
Manhfud mengatakan, hal ini menjadi keniscayaan manakala KUHP itu diundangkan tadi sudah ada masukan rencana KUHAP yang baru sesudah itu akan dibuat rumah atau konsep besar yang sistimatis
dan lembaga peradilan yang terintegrasi.
Menurut Mahfud, dalam satu sistem nanti akan disusun sehingga proses atau fungsi-fungsi dan batas-batas kewenangan serta batas kepengurusan dunia peradilan disetiap lembaga ini akan diatur bukan hukum acara pidananya tetapi nanti ada pengaturan-pengatur agar sambungannya jelas.
Misal ada perkara, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga Makhamah Agung seperti ini sebagaimana yang dibahas oleh 21 orang pembicara di FGD itu.
“Tapi nanti diklarifikasi. Kami punya kerja sama dengan patnership yang sudah ditandatangani pada musim pandemi, sekarang pandemi sudah lewat mungkin kerja-kerja seperti ini menjadi bentuk kerja sama yang baru bisa dimulai” ujar Menko Polhukam.
Menteri Mahfud menambahkan alasan FGD Reformasi Hukum di Bidang Peradilan diadakan karena terkait penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimyanti dalam kasus penanganan koperasi Inti Dana oleh KPK sehingga ada respon dari Presiden apa yang bisa dilakukan pemerintah.
Kemudian Presiden mengatakan pemerintah akan membuat reformasi baru dan menugaskan Menko Polhukam yang sudah memulai sehingga nanti bentuk reformasi yang akan berguna bagi peradilan di Indonesia itu bisa dilakukan dalam periode ini sehingga konesepnya bisa selesai sebelum pemilu 2024 kemudian langkah-langkah jangka pendek masih akan dirumuskan.(***)
