Menteri ATR/ Kepala BPN yang Tidak Pro Rakyat

Hampir mau enam bulan surat saya yang saya tujukan kepada DR. Sofyan Djalil tentang adanya perlakuan BPN Balige Kabupaten Toba yang cenderung memihak yang saya duga mafia tanah atas tanah keluarga saya di SIBISA.

Surat itu saya buat dan kirim ke Menteri Sofyan Djalil beberapa saat setelah ada statemennya adanya mafia tanah yang bermain dengan BPN, Polisi dan pengadilan dalam menanggapi persoalan tanah ibu dari mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Jalal beberapa waktu yang lalu, dimana Sofyan Djalil berkomitmen dengan Kapolri untuk memberantas mafia hukum pertanahan diseluruh penjuru negeri. Baca Juga: Satgas Mafia Tanah Bentukan Dr. Sofyan Djalil Membuat Mafia Tanah Kocar-Kacir ?

Untuk turut serta berpartisipasi memberantas mafia hukum yang telah singgah di kabupaten Toba daerah Sigapiton dekat dengan lokasi Kantor Badan Otorita Danau Toba, maka kesempatan itu saya pakai untuk turut memberantas mafia pertanahan yang tidak berperi kemanusiaan dengan melawan hukum berkolaborasi dengan kepala desa, camat, polisi, bpn dan pengadilan mengambil tanah rakyat, tetapi sama sekali tidak digubris oleh Menteri ATR Kepala BPN DR. Sofyan Djalil.

Perkara itu juga saya lapor di Mabes Polri dengan pasal 266 dan 263 KUHP tetapi didelegasikan ke Poldasu dan oleh poldasu didelegasikan ke Polres Toba, dan oleh Polres Toba saya duga digoreng dan dikatakan tidak cukup bukti tanpa menyebut bukti apa yang kurang dari 5 bukti yang diatur dalam Kuhp.

Andai kata polisi minta bantuan kami untuk melengkapi 2 bukti seperti diatur dalam pasal 183 Kuhp pasti kami bisa hadirkan, tetapi polisi tampaknya lebih memilih menyatakan kurang bukti dari pada mencari bukti dan melokalisasi penyelidikan (patut diduga kerja mafia tanah). Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Puji Kebijakan Jokowi di Bidang Pertahanan

Hari ini anggota DPRRI dari PDIP Junimart Girsang meminta Menteri ATR Kepala BPN mundur karena kurang mampu memimpin kementerian tersebut khususnya Badan Pertanahan Nasional karena tukang ukurnya yang out sourcing hanya mengukur diatas meja tidak turun ke lokasi sehingga legalitas pengukurannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Tampaknya hal demikian itu juga terjadi di kasus keluarga saya, diukur tanpa seijin keluarga saya, dan disana ada plang larangan, dan tidak ada juga tanda tangan batas batas, jelas ini tidak berdasarkan hukum dan diragukan kekuatan hukumnya.

Saya menduga Dr. Sofyan Djalil dan Kapolri enggan mengurusi kasus keluarga saya itu karena melibatkan orang kaya, pengusaha kaya alias konglomerat, dan memilih istilah biar anjing menggonggong kalifah tetap berlalu termasuk mengesampingkan equality against the law dan termasuk mengesampingkan hukum yang memberi hak pada semua warga negara sama rata. Baca Juga: Jokowi Terbitkan Keppres Baru, Mahfud MD Gantikan Posisi Luhut di Kepanitiaan G20

Saya setuju dengan Junimart Girsang agar Sofyan Djalil mengundurkan diri agar Pertanahan Indonesia lebih baik dan berkepastian hukum sama rata untuk semua. (nal/SI)