Bahlil menyampaikan penyediaan listrik merupakan bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh akses penerangan.
“Penyediaan akses penerangan ini juga wujud kehadiran negara bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses listrik,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Menurut Bahlil, akses listrik tidak hanya mendukung aktivitas rumah tangga, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memperluas akses pendidikan, serta mempercepat pemerataan informasi di seluruh wilayah Indonesia.
Bahlil mengatakan pengalaman hidupnya yang pernah tumbuh tanpa listrik membuatnya memahami pentingnya pemerataan akses energi bagi masyarakat.
“Saya kan mantan anak kampung yang lahir tanpa listrik soalnya. Jadi, akses listrik harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Bagaimana orang bisa sekolah pintar? Bagaimana orang bisa akses informasi dari luar maupun dari dalam dengan cepat? Bagaimana anak-anak SD bisa sekolah yang baik kalau tidak ada akses digitalisasi? Jadi, saya pikir ini salah satu infrastruktur dasar yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Ia menegaskan negara wajib hadir memberikan layanan listrik, terutama di wilayah yang secara komersial belum menarik bagi investasi karena jumlah pelanggan yang terbatas dan kebutuhan biaya pembangunan yang besar.
Bahlil menyampaikan hal tersebut saat menghadiri penyalaan perdana bantuan pemasangan sambungan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Selain melakukan penyalaan listrik secara simbolis, Menteri ESDM juga menyerahkan token listrik kepada salah satu penerima bantuan.
Pemerintah bersama PT PLN terus menjalankan Program Lisdes dan BPBL untuk menghadirkan listrik bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, terisolasi, dan belum tersentuh jaringan PLN.
Hingga 2025, Program Lisdes telah menjangkau 1.403 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua Selatan.
Sementara itu, program bantuan pemasangan sambungan listrik baru telah direalisasikan kepada 220.845 rumah tangga kurang mampu di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.161 rumah tangga berada di Provinsi Jawa Tengah.(***)
