JAKARTA, SatukanIndonesia.com – Memastikan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya tetap terlindungi. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia mengambil tiga langkah strategis, untuk mengatasi isu Tambang Nikel yang diduga merusak keindahan alam.
“Kita ingin pembangunan apa pun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rilis pers, yang diterima, Jumat (06/06/2025).
Widiyanti Putri menekankan, pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi khususnya pada sektor pariwisata.
Dirincikannya, tiga langkah yang dilakukan untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat melalui sejumlah langkah konkret diantaranya, pihaknya bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.
Widiyanti menyatakan, dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru.
“Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif,”ujarnya.
Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI.
Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.
Langkah kedua, Menteri Pariwisata Widiyanti telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu (4/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, baik Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.
“Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan,” ujarnya.
Langkah ketiga yang diambil Kementerian Pariwisata dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (5/6/2025), untuk menguatkan langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
Widiyanti menyampaikan, pengembangan pariwisata di Raja Ampat memerlukan fondasi utama, berupa kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Dalam pembangunan kawasan Raja Ampat ke depan, seluruh arah kebijakan akan berpedoman pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem,”pungkas Widiyanti. [**/GRW]
