MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Guna meningkatkan status menjadi institusi Hukum dan Pembangunan di tanah Papua, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menggelar Fokus Gruop Discussion (FGD), di Manokwari, Papua Barat, Jumat (21/03/2025).
Dalam FGD tersebut, dihadiri mahasiswa dan dosen serta sejumlah pembicara atau para ahli dari Universitas Atma Jaya Yogjakarta.
Diantaranya, Prof. Ir. Joko Budiyanto Setyohadi, M.Eng., Ph.D, Prof. Dr. Drs. MG Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. Ada Prof. Dr. T. Ir. Paulus Wisnu Anggoro, S.T., M.T., IPU, kemudian Prof. Dr. T. Ir. Baju Bawono, S.T., M.T., IPU dan Nugroho Mamayu Hayuning Bawono, S.T., M.T.
Prof. Dr. T. Ir. Paulus Wisnu Anggoro, S.T., M.T., IPU., dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengatakan, inisiatif ini bertujuan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia Papua agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
“Konsep ini berawal dari ilmu hukum. Untuk mendirikan institut, syaratnya harus memiliki minimal dua atau tiga program studi. Maka, kami menawarkan Ilmu Manajemen Teknologi, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi,”ujar Prof. Paulus Wisnu.
Menurutnya, transformasi STIH menjadi institut akan berorientasi pada manajemen teknologi, komunikasi, dan ilmu pemerintahan dengan pendekatan sekolah vokasi.
“Pendidikan vokasi akan dikolaborasikan dengan pemerintah daerah agar biaya pendidikan lebih terjangkau bagi mahasiswa Papua,”ujarnya.
Ditambahkannya, Papua memiliki potensi besar dalam pengembangan industri berbasis budaya, seperti yang diterapkan di Bali.
“Selain teknologi yang terhubung ke industri, Papua juga memiliki potensi besar dalam sektor berbasis budaya. Mungkin kita bisa mengusulkan program studi yang mengintegrasikan manajemen teknologi dengan kearifan lokal Papua,”katanya
Sementara Ketua STIH Manokwari, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., mengatakan, evaluasi terhadap lulusan STIH menjadi bagian penting dari upaya pengembangan perguruan tinggi tersebut.
“Salah satu langkah yang kami siapkan adalah menambah program studi. Jika kelak STIH menjadi institut, target utama kami adalah memastikan lulusan siap kerja. Oleh karena itu, selain hukum, kami memasukkan manajemen teknologi agar bisa berkolaborasi dengan industri dan seni,”kata Filep Wamafma.
Ia menyebut, data Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) yang mencatat sekitar 200–300 ribu sarjana di Indonesia masih menganggur setiap tahun.
“Banyak lulusan perguruan tinggi masih menunggu peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sementara sektor lain kurang diminati,”ujarnya.
Menurutnya, dengan menghadirkan manajemen teknologi sebagai bagian dari pendidikan vokasi, STIH Manokwari ingin mencetak lulusan yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
“Kami ingin menghasilkan lulusan yang bisa membuka peluang usaha dan terserap di industri, bukan hanya menunggu seleksi CPNS. Target kami, minimal tahun ini perubahan itu sudah bisa direalisasikan dengan mendirikan Institut Hukum dan Pembangunan Papua,”tegasnya.
Filep menekankan, keberhasilan perguruan tinggi kini tidak lagi diukur dari jumlah sarjana yang diluluskan, tetapi dari seberapa banyak yang terserap di dunia kerja.
“Selama ini kita masih bergantung pada produk dari luar, termasuk kebutuhan rumah tangga dan mas kawin. Ke depan, kita ingin lulusan STIH bisa menciptakan industri rumahan berbasis kearifan lokal Papua,”tandasnya. [GRW]
