SORONG, SATUKANINDONESIA.Com – Guna mendukung program percepat pendataan data terpilah orang asli Papua (OAP) di provinsi, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di provinsi Papua Barat Daya menggelar pertemuan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor MRP provinsi Papua Barat Daya, di Sorong, Jumat (21/03/2025), kedua lembaga ini bersepakat mendukung program tersebut.
Vincentius Paulinus Baru, Anggota MRP provinsi Papua Barat Daya mengatakan, program tersebut sangat baik, sehingga MRP mendukung dan mendorongnya untuk segera diimplementasikan.
“Pendataan ini, harus dilakukan secara masif dengan dukungan dari pemerintah daerah. Kami mendorong gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua Barat Daya untuk mendukungnya agar percepatan pendataan data terpilah OAP dapat dilakukan dengan baik,”katanya.
Ketua MRP provinsi Papua Barat Daya, Alfons Kambu menekankan, pentingnya perencanaan berbasis data agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Asas perencanaan melalui data sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam tata kelola Otonomi Khusus. Dengan data ini, kita bisa mengetahui jumlah OAP secara pasti sehingga dapat menjawab berbagai isu yang berkembang, termasuk terkait genosida,”katanya.
Pokja Perempuan MRP, Yustince Yekwam mengusulkan, pendataan juga mencakup perempuan OAP yang menikah dengan non-OAP.
“Perlu ada pendataan khusus bagi perempuan OAP yang kawin ke luar agar tetap terdata dan mendapatkan hak-haknya,”ujarnya.
Pokja Agama MRP, Idris Wugaje yang juga kepala Suku Imeko mengingatkan, pentingnya pendataan OAP di perkotaan.
“Perlu dilakukan pendataan dari akar rumput, terutama bagi OAP yang tinggal di Kota Sorong, karena penyebaran OAP dari Suku Imeko sebagian besar ada di kota,”katanya.
Dalam pertemuan itu, OS dari program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) Papua memaparkan program kemitraan pemerintah Australia-Indonesia dan pendampingan yang telah mereka lakukan, termasuk program pendataan data terpilah OAP.
SKALA merupakan Program Kemitraan Australia‑Indonesia yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan merata bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.
OS mengatakan, hasil riset yang dilakukan SKALA menunjukkan bahwa masyarakat Papua di Provinsi Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan besar dalam akses terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Data yang kami kumpulkan mengungkapkan bahwa ketimpangan ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan lokal,”ujarnya.
Oleh Karena itu, diperlukan pendekatan berbasis data dan partisipasi aktif masyarakat untuk merancang kebijakan yang lebih inklusif.
“Jika tidak ada intervensi yang tepat, ketimpangan ini dapat semakin melebar dan berdampak pada kesejahteraan jangka panjang orang Papua di Provinsi Papua Barat Daya,”
Dijelaskannya, SKALA mendukung penyediaan layanan dasar masyarakat yang lebih baik dan telah bekerja di empat provinsi di Papua, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
“Kami berbicara soal pemberdayaan masyarakat dan selalu melakukan evaluasi terhadap program yang berjalan agar dapat memberikan manfaat nyata,”tandasnya.
Pada penutup pertemuan, Wakil Ketua I MRP Papua Barat Daya Susance Saflesa mengatakan arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan pentingnya pendataan OAP dan MRP harus melakukannya.
“Program SKALA ini sifatnya membantu, sehingga perlu ada kerja sama dengan gubernur, bupati, dan wali kota agar pendataan ini bisa sukses,”ujarnya.
Ditambahkannya, dengan adanya dukungan penuh dari MRP, BP3OKP, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan program pendataan OAP dapat segera diimplementasikan. [**/GRW]
