SORONG, satukanindonesia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mulai mendalami dugaan korupsi dana hibah Yayasan GGE kurang lebih Rp100 miliar, yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran (TA) 2023-2024.
Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, dugaan tersebut telah diterima dan diteruskan kepada bagian Pengaduan Masyarakat KPK untuk ditelaah lebih lanjut.
“Untuk informasi itu, memang kami sudah dengar yah, dan saat ini sudah didalami. Informasi-informasi itu sudah saya teruskan ke rekan-rekan di bagian dumas (pengaduan masyarakat),”ungkap Dian Patria kepada wartawan, Rabu (15/07/2026).
Dikatakannya, pengaduan itu masih perlu diverifikasi dan akan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan hingga penegakan hukum.
“Tentunya informasi-informasi tersebut didalami terlebih dahulu,”ujarnya.
Pernyataan KPK muncul setelah beredar kabar bahwa Polda Papua Barat Daya telah memeriksa sejumlah orang terkait dugaan penyaluran dana hibah Rp100 miliar kepada Yayasan GGE. Namun, informasi pemeriksaan tersebut dibantah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Iwan Manurung.
“Apa itu, nggak ada itu pemeriksaan soal kasus itu,”ungkap Iwan Manurung di Mapolda Papua Barat Daya belum lama ini.
Sebelumnya, sejumlah wartawan juga telah mendatangi kantor Yayasan GGE yang terletak di Kota Sorong guna mengkonfirmasi mengenai informasi yang viral di media sosial dan sejumlah group WhatsApp. Namun, pimpinan yayasan disebut sedang tidak berada di tempat sehingga belum dapat memberikan keterangan resmi.
“Untuk konfirmasi, nanti kita sampaikan dulu kepada pimpinan, karena beliau sedang tidak berada di tempat,”ungkap pihak admin Yayasan GGE kepada perwakilan jurnalis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, polemik tersebut bermula dari beredarnya video berdurasi 5 menit 7 detik di media sosial. Video itu memuat tudingan mengenai dugaan ketidakwajaran penyaluran dana hibah APBD Papua Barat Daya tahun 2023–2024 kurang lebih dari Rp100 miliar.
Narasi dalam video juga menyebut sejumlah mantan pejabat daerah serta mendesak aparat penegak hukum mengusut penyaluran anggaran tersebut secara transparan. Hingga kini, tudingan dalam video itu belum terbukti secara hukum.
Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad juga mengaku, terkejut dan kecewa karena namanya ikut dikaitkan dengan tudingan tersebut. Ia menegaskan informasi yang disampaikan dalam video tidak benar dan telah merugikan dirinya serta keluarga.
Musa’ad menjelaskan, selama menjabat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak Orang Asli Papua yang sedang menempuh pendidikan.
“Kami memang memberikan bantuan biaya pendidikan ke hampir semua kampus di wilayah Papua Barat Daya, dengan nilai anggaran rata-rata dan disesuaikan dengan kondisi kampus dan mahasiswa,” jelas Musa’ad seperti dilansir dari media salah satu media online lokal di Papua Barat Daya lama ini.
Menurut Musa’ad, program prioritas Bisgemas mencakup bantuan studi mahasiswa, dukungan kepada perguruan tinggi, kerja sama dengan sekolah kedinasan, serta pendidikan vokasi di dalam dan luar negeri.
Ia menyatakan, program tersebut telah menjangkau ribuan penerima manfaat dan sebagian besar merupakan Orang Asli Papua.
“Silakan dicek datanya. Program ini menyasar kelompok sasaran yang jelas, dan mayoritas adalah OAP,” tegasnya.
Musa’ad mengatakan, kerja sama dengan Yayasan GGE dilakukan berdasarkan rekam jejak lembaga tersebut dalam bidang pendidikan, terutama program vokasi dan pendidikan ke luar negeri.
Ia menegaskan, anggaran yang diberikan bukan sekadar hibah tanpa tujuan, melainkan dana untuk menjalankan program yang telah dirancang dan disepakati. Adapun pelaksanaan teknis program berada, di bawah kewenangan Dinas Pendidikan.
Musa’ad menilai, video yang beredar telah mengarah pada pembunuhan karakter terhadap dirinya dan sejumlah pejabat lain yang terlibat dalam pembangunan Papua Barat Daya sebagai daerah otonomi baru.
“Saya sudah hampir 30 tahun mengabdi sebagai PNS. Kami bekerja siang malam membangun daerah otonomi baru ini. Tidak mudah, tetapi syukur Papua Barat Daya bisa berjalan dengan baik,”ungkapnya.
“Semula Saya beranggapan bahwa vidio yang disebarkan adalah informasi sampah yang tidak didasari data dan fakta yang akurat, sehingga tidak perlu direspon, tetapi atas pertimbangan tanggungjawab moril sebagai pejabat pusat dan daerah, dosen dan juga tokoh masyarakat, dan memperhatikan saran berbagai pihak, maka saya memandang perlu merespon niat jahat pelaku secara hukum sebagai bentuk pembelajaran dalam menggunakan medsos,”lanjutnya.
Musa’ad mengaku sedang berkoordinasi dengan tim kuasa hukum untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang membuat dan menyebarkan video tersebut.
“Dalam waktu dekat, saya akan memproses hukum oknum yang membuat video tersebut karena jelas-jelas memfitnah saya dan pejabat lainnya,”pungkasnya.
Pendalaman KPK menjadi titik penting untuk memastikan apakah informasi yang beredar memiliki dasar bukti atau hanya tudingan yang berkembang di ruang publik. Keterbukaan dokumen anggaran, data penerima manfaat, mekanisme penyaluran, serta hasil pelaksanaan program dibutuhkan agar polemik tersebut dapat diuji secara objektif dan tidak berhenti sebagai perang klaim.
Sementara Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai, Ronald Konjol menyatakan, dukungan terhadap KPK RI untuk menelusuri semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.
“Sebelumnya sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai sangat mendukung langkah-langkah tegas yang dilakukan oleh KPK dalam rangka memberantas tindakan korupsi di Provinsi Papua barat daya. Ya dan juga apa yang selama ini kami lihat di Papua barat daya yang merupakan provinsi yang baru,”katanya saat dimintai tanggapan, di Kota Sorong, Rabu (15/07/2026).
Sebagai pemimpin adat di Papua Barat Daya juga mengapresiasi, respons KPK setelah menerima pengaduan dugaan penyelewengan anggaran tersebut.
“Dengan langkah cepat KPK dalam melakukan pendalaman atas dugaan kasus korupsi besar yang telah beredar luas di kalangan masyarakat, tentunya kami sangat memberikan apresiasi,”ujarnya.
Di tengah polemik dana hibah itu, Ronald juga menyoroti, kondisi sejumlah lembaga pendidikan yang dinilai masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Ia menyebut, yayasan pendidikan Kristen dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas sebagai salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian.
“Lalu kemudian masih banyak sekolah-sekolah yayasan seperti yayasan pendidikan kristen dari tingkat sd, smp, hingga SMA dan masih banyak yayasan yang lain, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi,”katanya.
Ronald meminta, proses hukum dilakukan secara menyeluruh apabila KPK menemukan bukti penyimpangan. Menurut dia, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak tertentu apabila aliran dana melibatkan lebih dari satu pejabat atau lembaga.
“Dan apabila kasus ini benar, kasus korupsi ini benar, maka kami dewan adat sangat mendukung untuk komisi pemberantasan korupsi melakukan penegakan hukum secara lengkap dan menyeluruh sehingga apabila ada keterlibatan dari pihak pihak yang terlibat, maka kami mendukung untuk proses hukum tetap ditegakkan,”pungkasnya. [GRW]
