Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kabar masuknya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke dalam Kabinet Indonesia Maju setelah memasuki masa pensiunnya yang tinggal beberapa hari lagi santer terdengar.
Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengakui pembentukan kabinet berikut perubahannya merupakan hak prerogatif presiden. Baca Juga: Jokowi Beri Kebebasan Semua Menterinya untuk Naikkan Popularitas dan Elektabilitas
Tetapi sebagai bagian dari koalisi pemerintah, dia mengingatkan agar dalam melakukan reshuffle atau penempatan menteri bukan soal politik akomodatif semata.
“Gini, itu prerogatif presiden, cuma kemudian, tentu proses untuk menjadikan seorang menteri kan bukan persoalan utak-atik gathuk (menghubung-hubungkan), atau persoalan akomodatif,” kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/11/2021). Baca Juga: Fraksi PKS DPR RI Desak Nadiem Cabut Permendikbudristek No 30 Tahun 2021
Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini, keputusan presiden dalam reshuffle juga harus melihat penempatan orang-orang dalam porsi yang tepat.
Karena itu, Fraksi Partai Nasdem dan DPP Partai Nasdem menyarankan kepada Jokowi untuk tidak menggunakan prinsip akomodatif dalam menempatkan seseorang di kabinet, demi kelancaran kinerja presiden.
“Kami dari Fraksi Partai Nasdem, dari DPP Partai Nasdem menyarankan kepada presiden yang terbaik untuk membantu kelancaran tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas pemerintahan beliau seperti apa, tapi bukan dalam prinsip akomodatif,” ujarnya. Baca Juga: Syarief Hasan: Presidential Threshold Sebaiknya Dihapus Saja
Willy menegaskan, dalam reshuffle harus menempatkan prinsip efektivitasdan profesionalitas sebagai prinsip-prinsip yang terdepan. Bukan hanya menggunakan politik akomodatif semata.
“Bukan hanya sekadar utak atik gathuk, tau nggak artinya? Geser ke sana sini, terus diakomodasi, enggak. Kita harus lebih kualitatif, lebih prospektif, ya harus lebih berbasiskan kebutuhan pemerintahan ini akan seperti apa,” tandas Willy.(Nal/SI)
