JAKARTA, SatukanIndonesia.com – Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI (For Papua MPR RI) mendesak, pemerintah Republik Indonesia mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di tanah Papua.
Pasalnya, konflik tersebut berdampak pada jatuhnya korban jiwa dan membuat puluhan ribu warga terpaksa mengungsi.
For MPR RI yang terdiri dari anggota DPD RI dan DPR RI dari daerah pemilihan se-Tanah Papua, menyampaikan keprihatinan atas situasi konflik bersenjata yang terus meningkat di wilayah pegunungan Papua, seperti kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Nduga.
Dalam siaran pers yang diterima media ini Selasa (27/05/2025), For MPR RI menilai, penanganan konflik yang selama ini lebih menekankan pendekatan keamanan belum efektif dan justru memperparah kondisi masyarakat sipil.
Mereka menilai, pemerintah pusat perlu segera mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di Tanah Papua dan menghentikan pendekatan militeristik, yang hanya menambah trauma dan penderitaan warga.
Forum tersebut menekankan perlunya respons yang terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat keamanan.
Penanganan konflik diminta, agar tidak bersifat jangka pendek dan sektoral, melainkan menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.
For Papua MPR RI juga mendorong, keterlibatan aktif lembaga-lembaga formal dan konstitusional, serta perlunya komunikasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan rakyat Papua di parlemen.
Mereka menilai, persoalan Papua tidak dapat diselesaikan secara sepihak, tetapi memerlukan kerja sama lintas sektor dan lembaga.
Selain itu, mereka mendesak agar seluruh kementerian terkait, termasuk Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan, Kemenkumham, serta TNI dan Polri, memiliki visi dan kebijakan yang sejalan dalam menangani isu-isu di Papua. Penanganan yang tidak terkoordinasi dinilai, akan memperparah kondisi di lapangan.
Forum ini juga mengingatkan, bahwa konflik yang terjadi saat ini merupakan akibat dari kebijakan masa lalu yang keliru.
Tanpa perubahan pendekatan dan peningkatan komunikasi, krisis kemanusiaan dan konflik di Papua diperkirakan akan terus terjadi dan membawa lebih banyak korban. [**/GRW]