Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah memastikan telah mendukung Bank Indonesia (BI) dalam menjaga pertumbuhan ekonomi domestik dengan menggelontorkan sejumlah insentif fiskal. Insentif yang diberikan mereka klaim mencapai Rp200 triliun sepanjang tahun lalu.
Pemerintah itu sudah belanjakan setahunnya, untuk tahun lalu lebih dari Rp200 triliun. Pemerintah sudah berikan sekian besar fasilitas pajak,” ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, Senin (23/09/19).
Fasilitas pajak itu, katanya, juga sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) yang memangkas suku bunga acuan sebanyak tiga kali tahun ini dari 6 persen menjadi 5,25 persen. Selain itu, bank sentral juga menurunkan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dan kendaraan mulai Desember 2019 mendatang.
“Kalau tanya lagi bentuk kelonggaran apa yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah sudah berikan,” tegas Suahasil.
Beberapa insentif fiskal yang dimaksud Suahasil, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak dipungut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikecualikan untuk beberapa industri, dan insentif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Semua fasilitas sudah diberikan dan itu berlanjut sepanjang tahun dan setiap hari,” terang dia.
Ia bilang pemerintah sedang mengkaji untuk memberikan insentif pajak bagi industri padat karya. Hanya saja, Suahasil enggan menjelaskan lebih detail perubahan aturan pajak seperti apa yang akan diberlakukan.
“Lalu juga omnibus law perpajakan diharapkan lebih efisien, mengolah insentif untuk research and development (R & D). Itu semua harusnya begitu dilaksanakan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucap Suahasil.
Diketahui, seluruh kebijakan yang ditelurkan oleh BI dan pemerintah dilakukan demi menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah gejolak ekonomi global. Selain itu, Suahasil memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dirancang oleh pemerintah juga bertujuan menangkal ancaman potensi resesi sejumlah negara.
“Dengan dibuatnya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, APBN itu mengantisipasi (ketidakpastian global),” ujar Suahasil.
Sumber pertumbuhan ekonomi yang dimaksud, katanya, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi. Selain itu, pemerintah juga menjaga ekonomi dalam negeri dengan pembangunan infrastruktur guna menarik investasi dari luar negeri.
“Kalau yang sakit ekonomi global, maka yang terlalu terkoneksi dengan global akan kena paling cepat. Negara yang konsumsinya tinggi dan investasi tinggi itu yang bisa bertahan,” pungkas dia. (*)
