Surabaya, SatukanIndonesia.com – Pemerintah menyiapkan layanan darurat berupa hotline 24 jam serta skema kepulangan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Jawa Timur yang berada di kawasan Timur Tengah. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Langkah antisipatif ini dilakukan melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang membentuk Tim Crisis Monitoring Geopolitik guna memantau kondisi para PMI secara real-time di negara-negara kawasan Jazirah Arab.
Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Timur, Gimbar Ombai Helawarnana, menjelaskan pemerintah juga membuka kanal pengaduan darurat yang dapat diakses pekerja migran kapan saja.
“Hotline 24 jam di nomor 021-2924-4800 kami siapkan sebagai pusat pengaduan darurat. Kanal ini bisa digunakan untuk melaporkan berbagai situasi, mulai dari ancaman keamanan, persoalan gaji, hingga permintaan pemulangan,” ujar Gimbar, Jumat (6/3).
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) periode 2022–2026, tercatat sekitar 7.000 PMI asal Jawa Timur bekerja di negara-negara kawasan Jazirah Arab. Sebagian besar berada di Arab Saudi sebanyak 3.994 orang, Turki 958 orang, dan Qatar 638 orang.
Sementara di wilayah yang relatif dekat dengan titik konflik, tercatat 13 PMI berada di Yordania dan 1 PMI di Lebanon.
Gimbar menegaskan data tersebut hanya mencakup PMI yang berangkat secara resmi melalui jalur prosedural. Untuk pekerja migran non-prosedural atau ilegal, pemerintah tidak memiliki angka pasti.
“Yang tercatat dalam sistem kami adalah yang berangkat secara resmi. Untuk yang non-prosedural tentu ada kemungkinan jumlahnya lebih banyak, namun tidak terdata secara pasti,” jelasnya.
Selain menyediakan hotline, pemerintah juga telah menyiapkan skenario evakuasi jika kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah semakin memburuk. Evakuasi akan dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, KP2MI, serta perwakilan Indonesia di luar negeri seperti KBRI dan KJRI.
Sejumlah safe house atau titik kumpul aman juga telah disiapkan di shelter milik perwakilan RI di negara terdampak sebagai tempat perlindungan sementara bagi WNI dan PMI.
Apabila evakuasi massal dilakukan, para PMI akan dipulangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum diterbangkan menuju Bandara Internasional Juanda Sidoarjo.
“Setibanya di Juanda, kami akan memfasilitasi kepulangan mereka ke daerah asal masing-masing di Jawa Timur,” kata Gimbar.
Selain pemulangan, pemerintah juga menyiapkan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis bagi PMI yang terdampak konflik.
“Jika ada yang mengalami gangguan kesehatan fisik maupun trauma psikologis akibat situasi konflik, kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk proses rehabilitasi,” pungkasnya (Rilis/Yosua)
