Jakarta, SatukanIndonesia.com – Pemerintah mengaku optimis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5 persen seperti yang ditetapkan dalam APBN 2020. Keyakinan itu didasari kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020.
“Pertumbuhan (2021) kami tetap punya optimisme 5 persen, mudah-mudahan bisa kami capai,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi, Kamis (5/11/2020).
Meski secara tahunan (year-on-year/yoy) pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 3,49 persen, Suharso menuturkan secara kuartal (quartal-to-quartal/qtq) ekonomi tumbuh positif 5,05 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dari kuartal II 2020 lalu, yang tercatat kontraksi minus 4,19 persen (qtq).
Selain itu, kontraksi pertumbuhan ekonomi secara tahunan juga bisa ditekan dari sebelumnya mencapai minus 5,32 persen. Menurutnya, perbaikan tersebut menunjukkan jika kebijakan yang ditempuh Indonesia menghadapi pandemi covid-19 sudah responsif.
“Setidak-tidaknya, dengan kenaikan qtq 5 persen tadi menunjukkan bahwa proses adaptasi ekonomi Indonesia dalam keadaan pandemi baik, mungkin rata-rata di atas negara lain termasuk di Asean. Itu menandakan kebijakan yang diambil pemerintah sekurang-kurangnya menunjukkan responsif dan adaptif terhadap perkembangan,” paparnya.
Ia berharap tren positif itu masih bisa berlanjut hingga tahun depan. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 5 persen bisa terealisasi.
Karenanya, ia menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan penanganan pandemi covid-19 sekarang ini. Pada dasarnya, kata Suharso, kebijakan itu mengutamakan kesehatan tanpa meninggalkan perekonomian.
Serupa dengan tahun ini, pemerintah juga akan mengandalkan pos belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah dampak pandemi covid-19.
Untuk diketahui, tahun depan, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp795,5 triliun.
“Kami sudah antisipasi perkembangan 2021 di dalam APBN dan bahkan kami menghendaki semua yang bisa kami luncurkan di 2021, bisa kami selesaikan proses administrasinya di November-Desember ini,” katanya.
