MANADO, SatukanIndonesia.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dituding tidak menunjukkan kepedulian terhadap pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Provinsi Banten. HPN merupakan agenda nasional tahunan insan pers Indonesia yang diperingati setiap 9 Februari bertepatan dengan lahirnya lembaga pers PWI di Kota Solo, Jawa Tengah, 1946 lal.
Padahal event nasional ini sudah mendunia. Untuk tahun 2026 Hari Pers Nasional dipusat di Kota Serang, Provinsi Banten.
Ribuan wartawan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) urusan dari 38 provinsi di Indonesia hadir menyemarakkan kegiatan ini yang dibuka dengan olahraga senam
pagi, jalan sehat dikawasan Monas Jakarta dihadiri sejumlah pejabat negara, termasuk Bpk Kapolri Jenderal Pol Sigit Listyo.
Ironisnya, suasana HPN tidak merasuki para pejabat negara di Provinsi Sulawesi Utara. Seakan diam membisu.
Anggota PWI Sulawesi Utara sendiri bermodalkan tekad dan semangat menyutus 34 wartawan di Kabupaten/Kota.
”Soal biaya keberangkatan mandiri, tak sesenpun ditanggung Pemprov Sulut.Ya, memang Pemprov Sulut adalah mitra kerja PWI,” kata Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan, Kamis (12/O2/2026), di Manado.
Voucke menegaskan, PWI sebagai lembaga pers tertua di Indonesia juga dijadikan alat perjuangan kemerdekaan RI,
konstituen Dewan Pers tetap menjaga marwah organisasi, berintegritas dan tidak pernah akan mengemis kepada siapapun termasuk ke Pemprov Sulut.
Padahal sebelumnya Sulawesi Utara, dua kali menjadi tuan rumah HPN, yakni pada tahun 1995 dimasa kepemimpinan Gubernur Brigjen TNI (Purn) C.J. Rantung dan tahun 2013 pada era Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), pada acara puncak
HPN 2013 dihadiri Presiden RI ke VI Jenderal TNI (purn) Soesilo Bambang Yudhoyono.
Kala itu, umumnya masyarakat Sulawesi Utara menyambut antusias kegiatan HPN tersebut yang faedahnya Presiden SBY menyetujui Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Bitung, pemerintah pusat membangun jalan Tol Manado – Bitung dengan kucuran anggaran triliun rupiah.
Waktu umbul-umbul dan baliho ucapan selamat datang peserta HPN terpasang di sejumlah titik di jalan-jalan protokol hingga pelosok desa dan kelurahan.
“HPN selalu menjadi kebanggaan daerah. Bahkan desa-desa ikut memeriahkan,” tambah Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PWI Sulut, Adrianus Papusungungunaung.
Namun suasana seperti ini tampak berubah drastis ada HPN 2026 di bawah 180 derajat dimasa kepemimpinan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Viktor bisa Mailangkay periode 2025-2030.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, tidak satu pun umbul-umbul atau baliho ucapan HPN terlihat di wilayah Sulawesi Utara.
Ketua PWI Sulut, Voucke Lontaan, mengungkapkan pihaknya telah melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada Gubernur Sulut sejak 5 November 2025, jauh sebelum pelaksanaan HPN 2026.
Surat tersebut bertujuan untuk menginformasikan pelaksanaan HPN 2026 di Serang, sekaligus menjalin komunikasi kelembagaan sebagaimana tradisi yang selama ini terbangun.
“Surat resmi sudah disampaikan sejak 5 November 2025, setelah kami menerima pemberitahuan panitia HPN dari PWI Pusat yang ditandatangani Ketua Umum Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah Sekedang,” ujar Lontaan.
Namun hingga HPN 2026 berakhir, tidak ada respons resmi dari Gubernur Sulut. Bahkan, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, balasan yang diterima hanya berupa ucapan singkat. “Pak Gubernur hanya membalas ‘terima kasih atas undangannya’,q tanpa tindak lanjut apa pun,” ungkap Lontaan, sambil memperlihatkan tangkapan layar percakapan tersebut.
Sejumlah wartawan Sulut yang hadir di HPN Serang menilai sikap Pemprov Sulut kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah keikutsertaan PWI Sulut dalam HPN.
“Ini baru pertama kali terjadi. Tidak ada kehadiran, tidak ada perwakilan, bahkan ucapan HPN pun tidak ada,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PWI Sulut, Adrianus Pusungunaung yang juga pemilik media Siber PRONews5.com
Padahal, pada masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya, jika gubernur berhalangan hadir, selalu ada perwakilan resmi seperti wakil gubernur atau sekretaris provinsi.
By
Ironisnya, HPN 2026 justru mencatat prestasi membanggakan bagi Sulawesi Utara. Wartawan asal Sulut, Dr. Merson Simbolon, A.Md, SE, MBA, M.Si, dianugerahi Press Card Number One (PCNO)—penghargaan tertinggi profesi wartawan dari PWI Pusat—pada puncak peringatan HPN 2026, Senin (9/2/2026).
Penghargaan tersebut mengharumkan nama Sulawesi Utara di tingkat nasional. Namun hingga kini, tidak ada satu pun bentuk apresiasi Pemprov Sulut.
Sejumlah pengurus PWI Sulut menilai sikap ini berpotensi mencederai kemitraan strategis antara pers dan pemerintah daerah, yang selama ini terjalin erat.
Sejarah mencatat, empat gubernur Sulut pernah menerima Pena Emas, sebagai simbol kuatnya hubungan pers dan pemerintah.
“Jangan sampai kemitraan yang sudah dibangun puluhan tahun menjadi retak hanya karena sikap abai,” ujar seorang wartawan nasional asal Manado di sela-sela HPN 2026.
Meski demikian, insan pers Sulawesi Utara tetap berkomitmen menjaga profesionalisme serta membuka ruang kemitraan yang sehat dan konstruktif dengan Pemprov Sulut demi kepentingan publik.
Sementara itu, upaya konfirmasi juga dilakukan kepada mantan Kepala Dinas Kominfo Pemprov Sulut, Denny Mangala, yang saat itu menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Kadis Kominfo.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum a Buda penjelasan resmi terkait alasan tidak adanya respons Pemprov Sulut terhadap permohonan audiensi PWI Sulut. (Voucke)
