Surabaya, SatukanIndonesia.com – Proses pembentukan dan pendaftaranu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Data di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) menunjukkan, per pkl. 07.00 WIB Minggu (15/6), dari 8.494 desa/kelurahan di Jatim telah terdaftar 6.984 desa/kelurahan. Angka ini setara dengan 82,2 persen. Demikian pernyataan Kepala Kantor Wilayah Kemenhum Jatim Haris Sukamto, Senin (16/6).
“Kita bersyukur proses percepatan pendaftaran Koperasi Merah Putih yang ada di Jatim telah berjalan dengan baik. Dari 8.494 desa/kelurahan di Seluruh Jatim telah terdaftar 6.984 desa/kelurahan di SABH. Ini setara dengan 82,2 persen. Hari ini mungkin bertambah, “Ungkap Kakanwil Kemenkumham Jatim kelahiran Tulungagung 5 Juni 1966 ini.
Berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota di Jatim, data Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Daerah tersebut antara lain: Ponorogo, Nganjuk, Sidoarjo, Kota Mojokerto, Kabupaten Malang, Kota Probolinggo, Trenggalek, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, dan yang terbaru Kota Blitar.
Sementara itu, beberapa kabupaten/kota lain mencatat progres tinggi dan hanya menyisakan 1–6 berkas untuk mencapai 100 persen. Di antaranya: Jombang (99,7 persen), Jember (99,6 persen), Surabaya (99,3 persen), Bangkalan (98,6 persen), dan Gresik (98,3 persen).
Meski demikian, Haris juga mencatat adanya wilayah dengan progres lambat yang memerlukan intervensi segera. Di antaranya adalah Bojonegoro (10,9 persen ), Kota Pasuruan (20,6 persen), Kota Batu (37,5 persen), dan Kabupaten Pasuruan (41,4 persen).
“Beberapa kendala yang ditemukan meliputi keterlambatan penganggaran, revisi berkas notaris, hingga keraguan pengurus,” terang Haris.
“Perlu langkah percepatan dan pendampingan lebih intensif, terutama pada kabupaten/kota yang stagnan,” imbuhnya.
Data tren menunjukkan bahwa rata-rata pertambahan SABH harian mencapai lebih dari 280 koperasi. Pihaknya optimis untuk mencapai target 100 persen pada pekan ketiga Juni 2025.
Sejumlah strategi percepatan telah diusulkan, termasuk penandatanganan akta secara massal di notaris, audit kelengkapan dokumen secara kolektif, serta intervensi langsung ke daerah prioritas seperti Bojonegoro, Kota Batu, Sampang, dan Situbondo.
“Kami tentu mengapresiasi seluruh mitra kerja kami yang terlibat, mulai dari Pemprov dan Pemkab, Notaris dan Ditjen AHU dengan keandalan sistem yang dimiliki,” tutup Haris yang pernah menjadi Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Utara tersebut.
Program pembentukan KMP merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui koperasi berbadan hukum. Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak yang telah terdaftar secara nasional (Yos)
