Surabaya, SatukanIndonesia.com -_Agaknya pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus bergerak dalam rangka optimalisasi jejaring bagi kemanfaatan publik. Kali ini kepengurusan periode 2024-2029 yang baru terbentuk beberapa bulan membuka jaringan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Hal ini sebagaimana keterangan Ketua SMSI Jatim Sokip usai diterima Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Gogot Suharwoto, di Jakarta, Selasa (20/5).
Dalam pertemuan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Sokip yang ditemani Tarmuji selaku sekretaris SMSI Jatim mengajak Kemendikdasmen untuk berkolaborasi dalam peningkatan literasi bagi guru maupun siswa.
Hal ini menurut Sokip didasarkan pada fakta, Indonesia menempati peringkat 70 dari 80 negara dalam literasi membaca atau sebelas terbawah dengan skor 369. Penilaian ini sebagaimana dirilis Programme for International StudentAssesment (PISA) yang diikuti 80 negara sedunia.
Untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dengan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Malaysia dan Brunei Darussalam. Thailand menempati peringkat 63 dengan skor 379 dan Malaysia di posisi 60 dengan skor 388. Sementara Brunei Darussalam di posisi 44 dengan skor 429.
“Rendahnya literasi menjadi keprihatinan kita semua, maka kolaborasi antar stake holder menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan,” ujar Ketua SMSI Jatim Sokip, yang juga Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim.
Menurut Sokip, tantangan literasi semakin tidak mudah, karena perkembangan teknologi yang cepat. Berbagai laporan dari lembaga riset, pada Tahun 2024 masyarakat Indonesia menggunakan waktu sekitar 6 jam lebih dalam sehari.
Indonesia menjadi yang teratas dalam penggunaan smartphone tetapi berbanding terbalik dengan kebiasaan membaca yang sangat rendah, hanya sekitar 5 buku dalam satu tahun.
Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Gogot Suharwoto menerima dengan tangan terbuka ajakan dari SMSI Jatim. Hal ini dalam rangka upaya bersama meningkatkan kemampuan literasi guru maupun siswa.
“Kami memiliki UPT di Provinsi Jawa Timur, berbagai sarana pendukung telah ada, program peningkatan literasi di Jawa Timur bisa dilakukan di sana (Jawa Timur,red),” ungkap Gogot.
Bahkan, berbagai program telah diluncurkan oleh Kemendikdasmen pada Tahun 2025, seperti meluncurkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang memberikan perhatian pada kegiatan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar membaca, bermasyarakat dan tidur cepat.
Melalui implementasi kebiasaan-kebiasaan ini, Kemendikdasmen ingin memastikan anak-anak Indonesia tidak hanya unggul dalam aspek akademis, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya.
“Gemar membaca, menjadi salah satu kebiasaan yang harus dilakukan oleh siswa, ini sebagai upaya kita bagaimana literasi kita bisa meningkat,” imbuh Dirjen kelahiran Nganjuk ini.
Selain program 7 kebiasaan , Kemendikdasmen juga mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Peraturan ini merupakan hasil penyempurnaan dari sistem sebelumnya dengan tujuan meningkatkan transparansi, keadilan, dan efektivitas dalam penerimaan murid baru di seluruh Indonesia.
Bahwa SPMB tahun 2025 tetap menggunakan empat jalur utama, dengan penyesuaian sebagai berikut, 1) Jalur Domisili, mengutamakan murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah; 2) Jalur Afirmasi, diperuntukkan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, dengan validasi berbasis data sosial dari pemerintah. 3) Jalur Prestasi, berlaku untuk SMP dan SMA, dengan perhitungan bobot nilai rapor, prestasi akademik/non-akademik, serta kemungkinan adanya tes terstandar yang ditetapkan pemerintah daerah; dan 4) Jalur Mutasi, diperuntukkan bagi murid yang orang tuanya berpindah tugas serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.
“Setiap jalur memiliki persyaratan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa penerimaan murid benar-benar adil dan tidak disalahgunakan. Kami ingin memberikan kepastian bagi orang tua dan sekolah bahwa proses ini berjalan transparan,” pungkas Gogot yang juga alumni Program D3 Universitas Airlangga Surabaya dan A1 IKIP PGRI Kediri ini (*/Yos)
