Jakarta, SatukanIndonesia.com – Dirubahnya aturan Imbalan Jasa Kurator mendapat berbagai tanggapan dari para kurator.
Mantan Ketua Umum AKPI James Purba memberikan pendapatnya, ketika kepailitan berakhir dengan perdamaian Jika jumlah hutang diatas Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun maka fee kurator tidak lagi menggunakan persentase, melainkan sudah ditetapkan fix menjadi Rp 15 miliar.
Sedangkan dalam hal nilai hutang debitur diatas Rp 1 triliun, fee kurator ditetapkan fix menjadi Rp 20 Miliar.
Akhir pendapatnya, James menyoroti tantang dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Fee kurator mengalami penurunan sebesar 0,5% (DARI 7,5% menjadi 7%) dan dalam hal hasil penjualan asset diatas Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun, fee kurator dijadikan fix menjadi Rp 25 Miliar dan dalam hal penjualan harta pailit diatas Rp 1 miliar maka fee kurator dijadikan fix Rp 30 miliar.
Hal berbeda diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum IKAPI Lenny Nadriana, Ia merasa terdapat konroversi mengenai penentuan tarif yang diatur dalam Pasal 4.
“Pembayaran berdasarkan tarif jam kerja yang dipakai, yaitu paling banyak Rp 4 juta perjam, membuka peluang untuk terjadi adanya dispute antara debitor kepada kurator.” Ujarnya kepada SatukanIndonesia.com, Kamis (8/4/2021).
Menurutnya masih tidak ada kejelasan tentang siapa yang menentukan masa kerja kurator, besar atau layaknya seorang kurator, banyaknya kasus, masih tidak jelas siapa yang menentukan, apakah ditentukan oleh hakim pengawas, atau debitor, atau kreditor. Menurutnya terdapat kekosongan hukum dalam penentuan hal ini.
Lenny beranggapan bahwa ketika seseorang sudah diangkat menjadi kurator maka ia adalah seorang professional, sehingga tidak ada gap antara kurator junior dan kurator senior sebagaimana seperti tertera di Pasal 4.
“orang kalau mau murah bayar yang junior aja toh nanti dibayar murah. Ketika sudah keluar SK dari Kementerian hitungannya semua sudah professional, sudah dianggap cakap untuk melakukan pekerjaan sebagai kurator.” Ujarnya.
Tentang profesionalisme itu masih belum jelas siapa yang menentukan, apakah hakim pengawas, apakah debitor, atau kreditor, atau organisasi kurator yang dapat memberikan raport keprofesionalan seorang kurator.
Menyoroti hal berbeda, Ketua Dewan Sertifikasi HKPI Azet Hutabarat menyayangkan pembahasan Permenkumham tersebut tidak melibatkan semua anggota komite bersama yang diantaranya tiga organisasi kurator dan Mahkamah Agung.
“Kita menghargai keputusan yang diambil pemerintah mengubah peraturan itu, namun sangat disayangkan tidak melibatkan seluruh anggota komite bersama, termasuk Mahkamah Agung di dalamnya”. ujar Azet kepada SatukanIndonesia.com, Kamis (8/4/2021). (FA/SI).
