• Latest
  • Trending
  • All
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Politik
  • Hukum
  • Internasional
  • Ragam Info
Polisi Sebut Pengibaran Bintang Kejora Bisa Dijerat Pidana

Polisi Sebut Pengibaran Bintang Kejora Bisa Dijerat Pidana

Agustus 30, 2019
Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Pansus DPRD Batam Matangkan Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, Dandis Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

November 17, 2026
Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

Banggar DPRD Batam Gesa Pembahasan RAPBD 2027, Wakil Ketua I Targetkan Tuntas Sebelum Akhir November

November 17, 2026
ADVERTISEMENT
Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

Prabowo Sibuk, Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Indonesia Diundurkan

November 17, 2026
Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Kepala Daerah Diminta Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

November 17, 2026
Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

Staf Anggota DPR Tersangka Suap Pilih Bungkam

November 16, 2026
Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

Indonesia Tegaskan Komitmen Optimalkan ASEAN DEFA

November 16, 2026
DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

DISOROT DEDI MULYADI & DPRD, KOALISI MASYARAKAT SIPIL JABAR SOAL PENURUNAN FOTO GIBRAN

November 16, 2026
Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

Cegah Risiko Hukum dalam Keputusan Bisnis, KPK Perkuat Tata Kelola BUMD DKI Jakarta

November 16, 2026
BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

BMKG: Prakiraan Cuaca Jakarta Hari ini Didominasi Hujan

November 16, 2026
Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

Hadiri Penutupan Batam International Sea Eagle Boat Race 2026, Wakil Ketua I DPRD Ucapkan Selamat kepada Pemenang

November 16, 2026
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro
Selasa, November 17, 2026
  • Login
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Ragam Info
  • Daerah
  • GALERI SatukanIndonesia.com
  • Infografis
  • Metro
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

Polisi Sebut Pengibaran Bintang Kejora Bisa Dijerat Pidana

[Nasional]

Agustus 30, 2019
in Nasional
0
0
SHARES
227
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke TwitterBagikan ke Whatsapp
ADVERTISEMENT
Massa mengibarkan Bendera Bintang Kejora saat berunjuk rasa di depan Istana Negara (Foto:Istimewa)

Jakarta, SatukanIndonesia.com – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan saat ini tim dari Polda Metro Jaya tengah menelaah bentuk pelanggaran dalam aksi masyarakat dan mahasiswa Papua di seberang Istana Negara, Rabu (28/8/19) kemarin. Dalam aksi itu terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora.

Dedi memastikan setiap aksi pengibaran bendera Bintang Kejora akan langsung ditindak oleh jajaran Polda Metro Jaya. Sebab pengibaran bendera yang sering digunakan oleh kelompok Operasi Papua Merdeka (OPM) tersebut memang terindikasi pelanggaran pidana.

“Langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Polda Metro Jaya karena memang ada pelanggaran unsur pidananya yang diatur dalam KUHP,” kata Dedi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/19) malam.

Menurut Dedi jika merujuk pada aturan KUHP, pengibaran bendera Bintang Kejora bisa dijerat dengan Pasal 106, Pasal 107, atau Pasal 108.

ADVERTISEMENT

Dalam KUHP Pasal 106 mengatur tentang makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Sementara Pasal 107 ayat (1) menjelaskan bahwa makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dan ayat (2), “para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”

Kemudian Pasal 108 ayat (1) “Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Ayat (2) “para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”.

“Memang ada pelanggaran pidananya yang diatur dalam KUHP, sudah jelas Pasal 106, 107, 108 ataupun regulasi yang lain. Tapi itu masih didalami oleh tim dari Polda Metro Jaya,” katanya.

Selain merujuk pada aturan KUHP, polisi juga tengah mempelajari putusan hakim MA terkait kasus serupa yang memang pernah terjadi di masa lalu.

“Putusan MA itu nanti akan didalami oleh penyidik dari Polda Metro Jaya, saya rasa tim penyidik Polda Metro Jaya sudah handal-handal untuk menangani kasus-kasus seperti ini,” kata Dedi.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pihaknya bakal mengusut dan memproses pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara, Jakarta. Untuk itu, Tito memerintahkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono untuk menangani insiden tersebut.

Dalam aksi Papua yang digelar Rabu (29/8/19) kemarin, selain menuntut referendum pembebasan Papua, mereka juga secara terang-terangan mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara, tepatnya di dekat kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Tito menyebut hukum harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pengibaran bendera tersebut. Maka dia pun meminta Irjen Gatot menangani hal tersebut.

“Peristiwa pengibaran bendera di Jakarta saya sudah perintahkan Kapolda tangani. Tegakkan hukum sesuai apa adanya kita harus hormati hukum,” kata Tito.(GS)

Sumber

 

Komentar Facebook

Tags: Bintang KejoraNasionalOPMPapuaPapua BaratRusuh JayapuraRusuh Papua
ShareTweetSend

Related Posts

253 Daerah Termasuk wilayah Papua Berpotensi Banjir

253 Daerah Termasuk wilayah Papua Berpotensi Banjir

Oktober 29, 2026
Biarkan PBB berkunjung ke Papua Barat, Indonesia Tidak Perlu Takut

Biarkan PBB berkunjung ke Papua Barat, Indonesia Tidak Perlu Takut

Oktober 14, 2026
Pemimpin MSG Membahas Papua Barat dalam Pertemuan Pre-COP31

Pemimpin MSG Membahas Papua Barat dalam Pertemuan Pre-COP31

Oktober 8, 2026

Papua Barat dan New Caledonia Akan Jadi Isu Utama di KTT PIF

September 1, 2026

Senator Australia asal Aborigin Mengkritik Keras Kekerasan di Papua Barat

Agustus 19, 2026
Load More
ADVERTISEMENT
  • Tentang
  • Periklanan
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak Redaksi
  • Karir

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Profil
  • Metro

© 2018 SatukanIndonesia.com - Saluran Berita Pemersatu Bangsa

Welcome Back!

OR

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?