Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, sampai saat ini belum ada intruksi dari partainya ke anggota Fraksi PDIP di DPR soal hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Isu hak angket itu sejauh ini masih menjadi pembahasan liar di parlemen.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta,sebagaimana dilansir SinPo.id, Kamis, 28 Maret 2024.
Ketua DPP PDIP itu menyatakan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 membutuhkan dukungan politik. Dia menyebut hak angket tidak bisa digulirkan hanya karena keinginan politik.
“Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. Tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,” katanya.
Tak hanya itu, Puan memastikan belum ada pergerakan di partai koalisi pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya, jika memang hak angket digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada,” ujarnya.
Puan juga menyinggung rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia menjawab singkat dengan ‘Insyaallah’.
Dia pun tak berbicara banyak soal rencana PDIP kedepan. Termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung pemerintahan Prabowo. (***)
