MALANG, satukanindonesia.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 harus bermakna dan berdampak nyata bagi daerah, termasuk tanah Papua.
Demikian hal ini ditegaskan Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma dalam keterangan pers tertulis yang diterima, Sabtu (15/08/2026).
Menurutnya, RAPBN bukan sekedar instrumen pengelolaan keuangan negara, melainkan merupakan alat perjuangan untuk menghadirkan perlindungan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, termasuk masyarakat di Papua.
Apalagi arah kebijakan RAPBN 2027 yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, efisiensi belanja, penguatan layanan dasar, hilirisasi, transformasi energi, serta optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) dinilai membuka peluang besar bagi daerah untuk mempercepat pembangunan.
Namun, Senator Papua Barat itu menekankan, bagi Papua, keberhasilan RAPBN 2027 tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, namun seberapa besar dampak anggaran tersebut mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
“APBN bukan hanya soal nominal anggaran, namun dampaknya harus dirasakan secara nyata bagi masyarakat akar rumput di kampung-kampung, sekolah, puskesmas, pasar, pelabuhan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Papua,”demikian ungkap Dr. Filep Wamafma dalam pokok perhatian terhadap arah kebijakan RAPBN 2027.
`EFISIENSI HARUS MEMPERHATIKAN KONDISI GEOGRAFIS’
Lebih lanjut, ia memandang, kebijakan efisiensi belanja negara merupakan langkah positif untuk memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal. Dalam hal ini, penerapannya pun harus mempertimbangkan karakteristik geografis dan tingkat kesulitan atau tantangan pembangunan di Papua.
“Biaya membangun infrastruktur, menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan logistik di wilayah kepulauan, pesisir, pegunungan, dan daerah terpencil Papua tidak dapat disamakan dengan daerah yang memiliki infrastruktur dan akses transportasi yang lebih baik. Efisiensi jangan sampai justru mengurangi kualitas pelayanan publik di daerah yang biaya pembangunannya memang lebih tinggi. Papua membutuhkan efisiensi yang cerdas, bukan efisiensi yang mengabaikan kondisi geografis,”katanya lagi.
Lebih khusus bagi Ketua Timsus Otsus ini, sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas kebijakan. Misalnya ia menyebut, rencana revitalisasi sekolah dan pembangunan serta perbaikan fasilitas kesehatan merupakan peluang penting bagi Papua.
“Namun, hal yang jauh lebih penting adalah pembangunan SDM-nya. Sekolah membutuhkan guru, internet, fasilitas belajar, asrama, makanan bergizi, serta akses pendidikan yang merata. Begitu pula sektor kesehatan. Pembangunan rumah sakit harus diikuti dengan ketersediaan dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan, obat-obatan, ambulans darat, laut, maupun kesiap-siagaan udara untuk wilayah tertentu. Papua membutuhkan sistem layanan kesehatan yang terintegrasi dari kampung, puskesmas, rumah sakit kabupaten, rumah sakit provinsi hingga rumah sakit rujukan nasional,” ungkapnya.
`DANA OTSUS DAN APBN HARUS BERSINERGI’
Dr. Filep juga menekankan, kebijakan RAPBN 2027 juga harus memperkuat sinergi dengan Transfer ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan APBD.
Menurutnya, seluruh sumber pembiayaan tersebut harus diarahkan pada sasaran yang sama yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, memperkuat pendidikan dan kesehatan, memberdayakan ekonomi masyarakat, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar.
“Dan yang harus dihindari adalah situasi ketika pemerintah pusat menyatakan anggaran telah dialokasikan, namun pemerintah daerah merasa ruang fiskalnya terbatas, sementara masyarakat tetap tidak merasakan perubahan,”katanya.
`HILIRISASI HARUS MEMBERIKAN NILAI BAGI PAPUA’
Tak hanya itu, Dr. Filep yang juga Sekretaris MPR For Papua itu menekankan, kebijakan hilirisasi dan penguatan industri nasional harus memberikan ruang lebih besar bagi Papua. Ia menyebut, Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan mutlak melibatkan partisipasi aktif masyarakat Papua dalam proses pemanfaatannya.
“Hilirisasi harus membuka kesempatan bagi masyarakat lokal OAP, pengusaha, koperasi, UMKM, tenaga kerja lokal, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk masuk ke dalam rantai nilai ekonomi. Kekayaan alam yang berasal dari Papua harus memberikan nilai tambah, lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah,”sebut Dr. Filep.
“Maka transformasi energi juga menjadi peluang bagi Papua. Wilayah yang luas dan banyaknya daerah yang belum menikmati layanan energi secara optimal butuh pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pembangkit berskala besar. Energi surya, PLTA skala kecil, microgrid, serta teknologi penyimpanan energi dapat dikembangkan untuk mendukung sekolah, puskesmas, pemerintahan kampung, dan pusat-pusat ekonomi masyarakat,”sambungnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan kembali bahwa pertumbuhan ekonomi harus menurunkan kemiskinan.Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat belum otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Bagi Papua, indikator keberhasilan RAPBN 2027 tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja, atau besarnya transfer ke daerah. Tapi lebih ke berapa banyak anak Papua yang memperoleh pendidikan lebih baik, masyarakat yang mendapatkan layanan kesehatan, berapa banyak lapangan kerja tercipta, berapa banyak usaha masyarakat yang berkembang, dan seberapa jauh angka kemiskinan dapat ditekan? Karena itu, pembangunan Papua membutuhkan pendekatan ‘anggaran berbasis dampak’ bukan sekadar anggaran berbasis penyerapan,”jelasnya.
`TUJUH AGENDA YANG PERLU DIKAWAL’
Dalam pembahasan RAPBN 2027, Dr. Filep menyampaikan, terdapat sedikitnya tujuh agenda strategis yang perlu dikawal untuk kepentingan Papua.
Pertama, memastikan Dana Otsus tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi OAP.
Kedua, memperkuat formula transfer ke daerah dengan memperhitungkan karakteristik geografis Papua.
Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Keempat, memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan SDM Papua.
Kelima, mendorong UMKM, koperasi, BUMDes, petani, nelayan, dan pengusaha lokal masuk dalam rantai ekonomi nasional.
Keenam, memastikan hilirisasi sumber daya alam memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat Papua.
Ketujuh, memperkuat pengawasan berbasis hasil agar setiap rupiah APBN dan Dana Otsus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya kepada rakyat. [GRW]
