Jakarta, SatukanIndonesia.com – RI resmi masuk ke jurang resesi dengan catatan pertumbuhan ekonomi minus di kuartal III 2020 yaitu minus 3,49 persen setelah kuartal sebelumnya mencatatkan pertumbuhan negatif 5,32 persen.
Ekonom UI Fithra Faisal menilai kebangkitan (rebound) yang terjadi relatif lambat, meski memang Indonesia telah melewati kuartal terburuk dan perlahan mulai bergerak menuju pertumbuhan positif.
Lambat, menurutnya, karena pertumbuhan kuartal lalu tak sesuai atau meleset dengan proyeksi pemerintah yaitu maksimal terkontraksi 2,9 persen.
“Kalau lihat dari magnitude (besarannya), pasti membaik meski minus 3,49 persen jauh lebih buruk dari forecast sebelumnya, maksimal minus 3 persen. Tapi sekarang lebih dari itu,” katanya kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (5/11/2020).
Fithra mengaku optimis kesempatan RI untuk dapat mencetak pertumbuhan positif pada kuartal IV mendatang terbuka lebar.
Apalagi, ia melihat beberapa indikator yang menunjukkan geliat ekonomi, seperti Indeks manufaktur (Purchasing Managers Index/PMI) Oktober yang meningkat menjadi 47,8 atau naik dari September di level 47,2.
Serta Indeks Harga Konsumen (IHK) Oktober yang mengalami kenaikan harga atau inflasi 0,07 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2020. Inflasi ini lebih tinggi dari September 2020 yang justru mengalami deflasi sebesar minus 0,05 persen.
Jika indikasi perbaikan tersebut dapat dimaksimalkan dengan guyuran belanja pemerintah, ia yakin kuartal IV mendatang RI akan mampu beranjak dari resesi. “Apalagi belanja pemerintah (government spending) paling banyak di kuartal IV,” tambahnya,
Dia memberi catatan kepada pemerintah untuk dapat mengendalikan variabel kesehatan yaitu mengendalikan pandemi jika ingin masyarakat menengah dan atas kembali membelanjakan uang.
Hingga saat ini, ia menilai masyarakat menegah atas masih menabung uang di bank karena tingginya ketidakpastian. Hal ini dapat dilihat dari tingginya harga emas dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang selangit.
Kunci agar RI dapat pulih, kata dia, adalah pemerintah mampu meyakinkan masyarakat untuk mengeluarkan uang dari celengan masing-masing.
“Yang akan menjadi signifikan adalah willingness to spend (kemauan berbelanja). DPK perbankan naik, harga emas naik, terjadi penimbunan uang, mereka menghambat spending karena melihat faktor risiko terbesar,” ucapnya.
Sepaham, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima menilai kontraksi ekonomi lanjutan ini terbilang masih dalam. Pasalnya, pertumbuhan kuartal III mengalami perbaikan tipis 1,83 persen dari minus 5,32 persen menjadi minus 3,49 persen.
Melihat perbaikan di berbagai negara lainnya, Bhima melihat rebound yang dialami RI masih jauh dari ekspektasi. Tengok saja ekonomi AS yang meski sempat terperosok namun berhasil meroket 33,1 persen pada kuartal III secara tahunan, lebih baik dari berbagai proyeksi.
Tak hanya AS, Vietnam juga disebut Bhima seharusnya menjadi contoh pemerintah RI. Vietnam mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal III 2020 sebesar 2,62 persen. Secara tahunan, pertumbuhan tersebut naik 0,39 persen dari kuartal sebelumnya ditopang oleh ekspor komputer pribadi (PC) yang meningkat di tengah pandemi.
Menurut Bhima, dengan kembali pulihnya perekonomian China yang merupakan salah satu mitra ekspor terbesar RI, seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan ekspor ke China dengan melakukan pemetaan ulang menyesuaikan kebutuhan pasar yang telah bergeser.
Melihat hal ini, Bhima menyimpulkan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontribusi terbesar GDP, masih rendah. “Artinya kelas menengah dan atas masih menahan diri lebih lama untuk belanja, masih saving,” katanya.
Akar masalah lambatnya rebound, menurut Bhima, adalah kecilnya stimulus pemulihan ekonomi nasional yang hanya 4 persen dari PDB yaitu Rp695,2 triliun.
Selain kecil, sasarannya pun tak tepat. Dia mencontohkan program Kartu Prakerja dan subsidi bunga kredit. Banyak anggaran pemerintah yang menurutnya tak maksimal karena salah perencanaan.
Dia menyarankan pemerintah untuk terus memaksimalkan konsumsi RT dan tak bertumpu pada vaksin covid-19. Pembenahan di bidang kesehatan pun dinilainya harus terus dilakukan.
“PEN diubah total dan ini momentum untuk reshuffle kabinet terutama di bidang ekonomi karena masalahnya di situ. Ketidakmampuan melakukan eksekusi lebih cepat, ketidakmampuan mengkonsepsikan apa yang diperlukan untuk pemulihan ekonomi,” tutupnya.
