Jakarta, SatukanIndonesia.Com -Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyebut adanya potensi kecurangan pada Pemilu 2024. Hasto meminta, SBY menempuh jalur hukum jika mendengar adanya isu tersebut.
Menurut Hasto, tidak elok rasanya SBY yang justru membuat pernyataan tanpa fakta yang menimbulkan kegaduhan politik.
“Itu semua akan fair kalau dilakukan dengan baik, melalui jalur hukum daripada membuat pernyataan politik yang cenderung menfitnah Bapak Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam konferensi pers, Minggu (18/9).
Hasto berharap, SBY bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan terkait dugaan kecurangan Pemilu Serentak 2024. Hal tersebut bisa dilakukan SBY dengan melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegah hukum atau lembaga penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
“Sekiranya kenegarawan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui, itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihan Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya,” tegas Hasto.
Hasto meminta, SBY tidak perlu curiga dan khawatir berlebihan soal adanya upaya mengatur jumlah pasangan capres-cawapres di Pilpres. Apalagi, kata dia, jika kekhawatirannya tanpa fakta, karena didorong ambisi agar anaknya AHY bisa berlaga di Pilpres 2024. Pasalnya, semua sudah ada mekanisme, yakni presidential threshold.
“Kita bisa memahami bagaimana seorang mendorong anaknya, tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada, bahwa ketentuan presidential threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara kontitusi dan tidak boleh diganggu gugat, karena sudah berulang kali dilakukan judicial review dan kemudian MK menetapkan betapa pentingnya presidential threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan efektif, memiliki basis yang kuat dan stabilitas politik,” jelas Hasto.
Hasto juga mengaku bahwa PDIP juga seringkali difitnah, namun PDIP selalu menempuh jalur hukum. “Kami seringkali difitnah, puluhan ribu difitnah, tetapi kan kami selalu menempuh jalur hukum,” ujar Hasto.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan kesiapannya turun gunung, karena adanya tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024. Menurut SBY, ada upaya untuk mengatur Pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan capres-cawapres. Hal ini disampaikan SBY pada saat acara Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis-Jumat 15-16 September 2022.
“Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil,” ucap SBY.
“Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” pungkas SBY.(***)
