Jakarta, SatukanIndonesia.Com – Anggota DPD daerah pemilihan (Dapil) Papua yang juga Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai menyampaikan refleksi politik pada 2022, khususnya yang terjadi di Papua. Ia mengajak publik untuk tidak melupakan konstelasi sosial dan politik yang berlangsung di ujung timur Indonesia, yakni Papua.
Pasalnya ia melihat, Papua seakan cenderung menjadi wilayah yang selalu diabaikan oleh semua pihak. Padahal, permasalahan dan persoalan baru selalu muncul setiap waktunya.
“Itulah yang terasa dari waktu-waktu. Berbagai macam aturan dan kebijakan dikeluarkan untuk merespons persoalan kedaerahan Papua, tapi tidak kunjung memenuhi persepsi dan visi yang sama,” ujar Yorrys lewat keterangannya, Ahad (25/12/2022).
Ironisnya, permasalahan tersebut juga timbul dari kanal-kanal yang disebut sebagai pihak yang menyuarakan orang asli Papua. Beberapa di antaranya adalah Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hingga tingkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Persoalan demi persoalan bermunculan justru di saat begitu banyak kanal representatif seperti DPD, DPR, DPRP dan MRP yang sedianya menjembatani kesenjangan pemahaman tentang apa yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat dan apa yang dikehendaki oleh rakyat Papua,” ujar Yorrys.
Pada 2022 sendiri, terdapat empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Empat DOB tersebut dipandangnya akan menjadi tantangan baru, baik bagi pemerintah dan orang asli Papua.
Menurutnya, pemekaran wilayah di Papua bukan hanya soal politik kontestasi dan pembagian kekuasaan dan jabatan. Namun, sejauh mana substansi persoalan di Papua terjamah dan terakomodasi lewat kebijakan tersebut.
“DOB di Papua adalah tantangan baru di tengah persoalan yang sudah menumpuk. Jika tidak dikelola dengan baik, maka apapun yang dihasilkan pada tahun 2022 ini akan menjadi beban sosial dan politik bagi masyarakat Papua,” ujar Yorrys.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap pembentukan empat daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Papua bisa menjadi cara mengubah atau game changer penyelesaian masalah yang ada di Papua, baik persoalan kesejahteraan maupun keamanan.
Dia juga berharap pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan tiga DOB lainnya ini akan membuat pelayanan kepada masyarakat Papua semakin massif. Sebab, selama ini pelayanan di wilayah Papua yang begitu luas itu hanya terpusat di Provinsi Papua dan satu di Papua Barat.
“Nah sekarang (di Papua) oleh empat provinsi, di Papua Barat menjadi dua provinsi, kita harapkan pelayanannya akan lebih masif kepada masyarakat dan itu kunci saya kira upaya percepatan untuk pembangunan Papua,” ujar Ma’ruf.(***)
