MANOKWARI, ssatukanindonesia.com – Atas desakan Presiden Soekarno, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mulai mengizinkan serangan-serangan terbatas ke Papua Barat pada tahun 1952.
Namun, serangan-serangan awal ini tidak berhasil secara militer, dan Indonesia tidak melancarkan operasi militer lagi hingga tahun 1960.
Menurut Ken Conboy, serangan-serangan awal tersebut ‘keterlaluan’, dan infiltrasi pertama ke Pulau Gag pada tahun 1952 berujung pada penangkapan para penyusup dalam hitungan hari.
Upaya infiltrasi kedua setahun kemudian pada tahun 1953, kali ini ditujukan ke Kaimana, juga dengan cara yang sama segera diatasi dan para penyusup ditangkap.
Upaya infiltrasi ketiga di Teluk Etna pada tahun 1954 merupakan peristiwa yang lebih serius. Dimana, sekelompok 42 penyusup yang bersenjata lengkap, dipimpin oleh Johannes Abraham Dimara, berhasil menculik Sersan van Krieken, seorang petugas polisi Belanda, dan membawanya kembali ke wilayah Indonesia.
Pasukan penyusup tersebut diserang oleh marinir Belanda, yang mengakibatkan sebelas korban tewas di pihak Indonesia, dan penangkapan sisa pasukan Indonesia.
Pemerintah Indonesia dengan enggan menerima kenyataan bahwa mereka tidak mampu melancarkan tantangan militer yang kredibel terhadap Belanda di Irian Barat, dan baru pada tahun 1960 Indonesia kembali menguji posisi militer Belanda di Irian Barat.
Di samping itu, pihak berwenang Belanda mulai menangkap para pemuda Papua yang merupakan anggota Organisasi Pembebasan Irian (OPI) cabang Sorong. Karena Dimara pernah menjabat sebagai ketua pada tahun 1950, ia diasingkan ke Digul hingga tahun 1960.
Di Penjara Digul, sebuah organisasi bernama Untuk Pembebasan Irian (UPI) dibentuk pada tahun 1955 di bawah kepemimpinan Benyamin Felubun, atas saran Johannes Abraham Dimara.
Organisasi ini kemudian menyebar ke lokasi lain, termasuk di Okaba yang dipimpin oleh C. Tamnge, di Muting, Merauke yang dipimpin oleh Yan Kameubun, dan di Mimika yang dipimpin oleh L. Renwarin.
Cabang Mimika sebagian besar terdiri dari para guru asal Kepulauan Kei, yang ditugaskan di wilayah ini di bawah pemerintahan Belanda dan juga bertugas melawan agen-agen RMS di wilayah tersebut.
Pada Februari 1960, UPI diubah menjadi Persatuan Semangat Pemuda 1945 (PSP-45). Para anggota organisasi ini terutama bertugas di bidang intelijen bekerja sama dengan agen-agen intelijen Indonesia dan dilatih serta dilengkapi untuk menghadapi infiltrasi oleh pasukan Indonesia di kemudian hari.
Pada Agustus 1960, otoritas Belanda menangkap 19 anggota PSP-45 termasuk para pemimpinnya. Mereka baru dibebaskan pada 15 Oktober 1962, di bawah naungan UNTEA.
`KETERLIBAT PERSERIKATAN BANGSA BANGSA (PBB)’
Pada tahun 1954, Indonesia memutuskan untuk membawa sengketa ini ke PBB dan berhasil memasukkannya ke dalam agenda sidang ke-9 Majelis Umum PBB (UNGA) yang akan datang.
Sebagai tanggapan, Duta Besar Belanda untuk PBB, Herman van Roijen, memperingatkan, Belanda akan mengabaikan rekomendasi apa pun yang mungkin dikeluarkan oleh PBB terkait sengketa tersebut.
Selama Konferensi Bandung pada April 1955, Indonesia berhasil memperoleh resolusi yang mendukung klaimnya atas Papua Barat dari negara-negara Afro-Asia. Selain negara-negara Afro-Asia, Indonesia juga didukung oleh Uni Soviet dan sekutunya dalam Pakta Warsawa.
Sementara itu, sikap Belanda didukung oleh Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Selandia Baru, serta beberapa negara Eropa Barat dan Amerika Latin.
Namun, negara-negara tersebut enggan berkomitmen untuk memberikan dukungan militer kepada Belanda jika terjadi konflik dengan Indonesia.
Pemerintahan Eisenhower terbuka terhadap perubahan teritorial tanpa kekerasan, tetapi menolak penggunaan sarana militer apa pun untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Hingga tahun 1961, AS menerapkan kebijakan netralitas ketat dan abstain dalam setiap pemungutan suara mengenai sengketa tersebut.
Menurut Sejarawan, Nicholas Tarling, pemerintah Inggris mengambil posisi bahwa penyerahan kendali wilayah tersebut kepada Indonesia merupakan hal yang ‘secara strategis tidak diinginkan’ karena hal itu menciptakan preseden yang mendorong perubahan teritorial berdasarkan prestise politik dan kedekatan geografis.
Pemerintahan Menzies di Australia menyambut baik kehadiran Belanda di Papua Barat sebagai ‘penghubung penting’ dalam pertahanan nasionalnya, karena Australia juga mengelola wilayah perwalian di bagian timur Papua.
Berbeda dengan pemerintahan Partai Buruh yang menggantikannya, yang pernah mendukung kaum nasionalis Indonesia, Perdana Menteri Robert Menzies memandang Indonesia sebagai ancaman potensial bagi keamanan nasionalnya dan tidak mempercayai kepemimpinan Indonesia karena pernah mendukung Jepang selama Perang Dunia II.
Selain itu, pemerintah Selandia Baru dan Afrika Selatan juga menentang klaim Indonesia atas Papua Barat.
Pemerintah Selandia Baru menerima argumen Belanda bahwa masyarakat Papua secara budaya berbeda dari masyarakat Indonesia, sehingga mendukung dipertahankannya kedaulatan Belanda atas wilayah tersebut hingga masyarakat Papua siap untuk pemerintahan sendiri.
Sebaliknya, India yang baru merdeka, sebagai anggota Persemakmuran lainnya, mendukung klaim Indonesia atas Papua Barat.
Antara tahun 1954 dan 1957, Indonesia dan sekutu-sekutu Afro-Asia-nya melakukan tiga upaya untuk meminta PBB campur tangan dalam sengketa tersebut. Namun, ketiga resolusi tersebut gagal memperoleh mayoritas dua pertiga di Majelis Umum PBB.
Pada 30 November 1954, perwakilan India, Krishna Menon, mengajukan resolusi yang menyerukan agar pihak Indonesia dan Belanda melanjutkan negosiasi serta melaporkan hasilnya kepada Sidang ke-10 Majelis Umum PBB.
Resolusi ini didukung oleh delapan negara (Argentina, Kosta Rika, Kuba, Ekuador, El Salvador, India, Suriah, dan Yugoslavia) namun gagal memperoleh mayoritas dua pertiga (34-23-3).
Menanggapi meningkatnya ketegangan antara Jakarta dan Den Haag, pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Persatuan Belanda-Indonesia pada 13 Februari 1956, serta mencabut tuntutan ganti rugi kepada Belanda.
Tak gentar oleh kemunduran ini, Indonesia kembali mengajukan isu Papua Barat ke agenda Majelis Umum PBB pada November 1956.
Pada 23 Februari 1957, sebuah resolusi yang didukung oleh tiga belas negara (Bolivia, Burma, Ceylon, Kosta Rika, Ekuador, India, Irak, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Suriah, dan Yugoslavia) yang menyerukan agar PBB menunjuk sebuah ‘komisi mediasi’ untuk Papua Barat diajukan ke Majelis Umum PBB.
Meskipun memperoleh mayoritas relatif (40-25-13), resolusi kedua ini gagal meraih mayoritas dua pertiga. Tanpa gentar, Kelompok Afro-Asia di PBB terus berupaya agar sengketa tersebut dimasukkan ke dalam agenda Majelis Umum PBB.
Pada 4 Oktober 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio memperingatkan, Indonesia akan memulai ‘upaya lain’ jika PBB gagal menghasilkan solusi sengketa yang menguntungkan Indonesia.
Pada bulan yang sama, Partai Komunis Indonesia dan serikat pekerja yang berafiliasi dengannya melobi agar diambil langkah-langkah ekonomi balasan terhadap Belanda.
Pada 26 November 1957, resolusi ketiga Indonesia diajukan untuk pemungutan suara tetapi gagal memperoleh mayoritas dua pertiga (41-29-11). Sebagai tanggapan, Indonesia mengambil langkah balasan terhadap kepentingan Belanda di Indonesia.[wikipedia/GRW]
