MANOKWARI, satukanindonesia.com – West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sebagai organisasi koalisi untuk gerakan Pembebasan West Papua menyatakan, perlu melakukan pembenahan struktur di tanah air (West Papua) dan luar Negeri.
Katanya, pelaksanaan Kongres Tingkat Tinggi III, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) telah mengalami penundaan dari 14 Desember 2024 hingga Juli 2026. Situasi ini pun tidak membawa progres, sehingga membutuhkan tindakan Pimpinan Kongres.
“Bahwa situasi di Tanah Air West Papua telah menjadi darurat kemanusian, akibat tindakan militerisme kolonial Indonesia dan ekspansi kekuatan kolonial Indonesia di berbagai sektor oleh aktor militer dan sipil, sehingga menyebabkan terjadinya Genosida, Etnosida dan Ekosida,”tulis WPNCL dalam siaran pers yang ditandatangani Pimpinan Kongres West Papua National Coalition For Liberation, Mayjend Nokolaus Ipo Hau, Minggu (09/08/2026).
Oleh sebab itu, dalam situasi force majeure pimpinan Kongres West Papua National Coalition for Liberation secara Konstitusional telah membuat keputusan Kongres sebagaimana Kominike ini.
Pertama, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dideklarasikan pada 1 Desember 2005, di Yambi, Lae, Papua New Guinea dan struktur fromal dibentuk dalam Konferensi Tingkat Tinggi I, di Portvila, Republik Vanuatu, Pada 11 April, 2008 oleh 29 Organisasi.
Kedua, kevakuman kepemimpinan eksekutif West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) dan situasi darurat kemanusiaan serta kerusakan terhadap lingkungan hidup di West Papua, dan berdasarkan Bylaw, Kongres West Papua National Coalition for aliberation (WPNCL) mengeluarkan Keputusan Kogres pada tanggal 17 Juli 2026 di Vanimo West Sepik Province Papua New Guinea (PNG), dalam rangka menghidupkan kembali Perjuangan dan Organisasi.
Ketiga, memilih dan mengangkat Tuan Konstantinopel Ruhukail sebagai Ketua Eksekutif West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menggantikan Tuan Manase Tabuni dari posisi dan jabatan sebagai Ketua Eksekutif West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) antar waktu periode 2023-2024.
Keempat, pimpinan Eksekutif agar melaksanakan Program Prioritas Organisasi sesuai dengan Road Map, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Rincian terlampir pada Keputusan Kongres.
Kelima, menyambut baik, desakan Perdana Menteri Kepulauan Salomon, Yang Mulia Matthew Walle di Melanesian House Papua New Guinea (PNG), agar Pemerintah Indonesia mengadakan dialog dengan Rakyat West Papua.
Keenam, mendukung resolusi Pasifik dan Melanesian Spearhead Group (MSG) yang disampaikan secara resmi oleh Delegasi Sekretariat MSG kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sesi ke-19 Sidang Mekanisme Ahli Untuk Masyarakat Pribumi (EMRIP) di Geneva untuk kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB di West Papua sesuai dengan mandat Komunike Forum Kepulauan Pasifik (PIF) Agustus 2019 dan Komunike Pimpinan Melanesian Spearhead Group (MSG) Agustus 2023.
Ketujuh, West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sebagai salah satu pilar Deklarator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) perlu melakukan peninjauan ulang Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 karena United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan semangat pendiriannya.
Kedelapan, Ketua Eksekutif West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dapat mempersiapkan pelaksanaan Kongres dan Raker untuk dilakukan pembenahan Struktur dan Program Organisasi.
Kesembilan, Demikian Komunike ini dikeluarkan untuk diketahui bersama. [GRW]
