MANOKWARI, SATUKANINDONESIA.Com – Menyikapi pro kontra tentang program makan bergizi gratis (MBG) dan tuntutan Pendidikan serta Kesehatan Gratis di tanah Papua, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Manokwari menggelar Dialog.
Dialog yang berlangsung Sabtu (22/03/2025) di gedung KNPI provinsi Papua Barat itu, dihadiri Anggota DPR Papua Barat Komisi II bidang Pendidikan dan Kesehatan, Fachri Tura dan Kepala Dinas Kesehatan, dr Alwan Rimosan.
Bagi masyarakat Papua dengan menghadirkan militer sebagai garda terdepan menyajikan MBG kepada Anak-anak Papua merupakan hal yang tabuh, Masyarakat Papua Barat lebih cenderung menginginkan Pendidikan dan kesehatan gratis serta fasilitas yang memadai ketimbang MBG.
Ketua GMNI cabang Manokwari, Riko Rickson Iba mengatakan, tema Dialog pro dan kontra MBG dan pendidikan kesehatan gratis ini penting di bicarakan karena di Papua Barat masih banyak anak-anak yang putus sekolah dikarenakan mahalnya pendidikan dan layanan fasilitas kesehatan.
“Soal makan kita punya sumber daya lokal yang diwariskan secara turun temurun oleh orang tua kita di kebun, tapi menjadi masalah biaya sekolah yang mahal jadi masalah sehingga banyak anak anak Papua yang putus sekolah,”kata Riko Rikson Iba.
Dialog ini merupakan rangkaian peringatan dies natalis GMNI ke-71 Tahun pada (24/03/2025).
“Sampai hari ini belum ada wilayah yang terjangkau terutama tenaga guru dan medis serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua Barat,”kata Riko.
Dia menyebut, kebanyakan anak anak Papua di Daerah terpaksa memilih putus sekolah karena biaya pendidikan yang mahal.
“Kami butuh sekolah gratis dan kesehatan yang terjangkau bukan MBG,”tegasnya
Dalam program MBG di Papua Barat belum ada petunjuk teknis dari pusat terkait dengan penyediaan Dapur untuk menyediakan makan bergizi gratis bagi anak anak sekolah, terutama yang didapati oleh dinas kesehatan provinsi Papua Barat termasuk pemeriksaan kesehatan gratis.
“MBG program unggulan nasional untuk teknis dapur bergizi belum ada petunjuk teknis ke dinas serta pemeriksaan,”kata Kepala Dinas Kesehatan dr Alwan Rimosan dalam dialog.
Anggota DPR Papua Barat dari Komisi II yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan Fachri Tura menyambut positif dialog yang digagas oleh kelompok Cipayung, GMNI Manokwari. Pria yang kerap disapa Fathur ini mengapresiasi upaya GMNI menyikapi Pro kontra MBG di Tanah Papua.
“Kami di DPR terima komisi II siap mengakomodir pertemuan selanjutnya karena hari ini dengan waktu yang terbatas,” kata Anggota Komisi II DPR Papua Barat, Fathur.
Dalam dialog tersebut kata Fathur beberapa poin yang disepakati bahwa pengawasan MBG dan menutup beberapa cela penyalahgunaan anggaran dan pendidikan serta kesehatan gratis.
“Termasuk Revisi PP 106 tentang kewenangan pendidikan SMA dan Samak dikembalikan jadi tanggung jawab Provinsi,”ujarnya
Menyikapi Program MBG, Fathur menyebut, jadi perhatian bagi DPR Papua Barat, sehingga dalam waktu dekat akan memanggil pihak terkait termasuk Pangdam Kasuari untuk mendengar pendapat.
“Ini program kalau tidak diawasi sejak awal terutama jangan sampai ada penyalahgunaan anggaran saya pikir agak rawan juga apalagi beberapa kasus di luar Papua, ada siswa keracunan, makanan yang basi itu jadi trauma bagi kitong punya masyarakat di Papua,”kata Fathur
Dia menyebut, program MBG di Papua Barat masih minim pelaksanaan terutama menjangkau ke daerah-daerah.
“Di beberapa daerah seperti Pegaf mungkin belum berjalan, ini kita akan evaluasi apakah program ink cocok di Papua Barat atau tidak kalau tidak cocok ya kita tolak dan fokus ke pendidikan dan kesehatan gratis itu jauh lebih Arif,”tegasnya
Terkait akan memanggil pihak terkait seperti Kodam XVIII Kasuari agar memastikan makan bergizi gratis selama ini apakah memenuhi standar gizi atau tidak.
Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Vilanova Manokwari, Yostan Hilopak yang hadir sebagai peserta dalam dialog tersebut menambahkan, hal paling penting adalah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi menghadirkan tenaga guru dan tenaga medis serta fasilitas kesehatan dan pendidikan di Tanah Papua terutama Papua Barat dibandingkan dengan mengadakan MBG.
“Kita butuh sekolah dengan fasilitas serta tenaga guru dan juga tenaga medis bukan butuh makan bergizi,”tegasnya
Yostan menegaskan, program MBG ini sebelumnya elemen mahasiswa dan masyarakat sudah melakukan aksi menolak.
“Sebetulnya kebijakan Presiden hari ini sangata mengecewakan rakyat, karena MBG sebenarnya memastikan kebiasaan rakyat Papua bagi kami kebiasaan hidup dan makan sajian lokal itu sudah cukup,”ucapnya.
Ia juga menyoroti, pendidikan gratis dan kesehatan gratis dalam kerangka Otonomi khusus selama ini di Papua tidak berjalan efektif seharusnya hal ini harus di benahi.
“Pendidikan gratis dan kesehatan yang dimasukan dalam Otsus selama ini tidak berjalan baik dan efektif,”tegasnya.
Dialog yang digagas GMNI Cabang Manokwari menghadirkan peserta dari Badan Eksekutif mahasiswa Unipa, STIH dan Universitas Caritas Indonesia serta ketua kelompok Cipayung di Manokwari. [GRW]
