Jakarta, SatukanIndonesia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp30 triliun khusus untuk transformasi digital pada 2021. Hal ini dilakukan untuk membuat pelayanan publik di dalam negeri lebih efisien dan cepat.
“Termasuk anggaran transfer ke daerah agar daerah hingga tingkat desa mampu bayar internet sehingga mereka bisa menggunakan koneksi internet, juga termasuk Puskesmas sekolah, madrasah, dan pesantren,” ungkap Sri Mulyani dalam Acara HUT Golkar ke 56 secara virtual, Rabu (21/10/2020).
Untuk tahun depan, pemerintah akan fokus pada 400 desa terlebih dahulu. Pengembangan koneksi internet nantinya akan dilakukan secara bertahap.
Bendahara negara berjanji untuk membuat seluruh desa nantinya terkoneksi dengan internet. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mengejar rasio elektrifikasi 100 persen ke seluruh desa.
“Pemerintah kejar rasio elektrifikasi 100 persen, tidak boleh satu desa yang tidak ada listrik. Kami juga harus kejar tidak ada satu desa yang tidak terkoneksi dari internet,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, internet menjadi salah satu infrastruktur dasar yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di masa pandemi covid-19. Maklum, wabah itu telah memaksa masyarakat untuk hidup serba digital.
“Dengan covid-19, seluruh cara kerja, belajar, semua berubah. Semua dipaksa tidak bertemu secara fisik, dipaksa untuk bertransformasi,” tutur Sri Mulyani.
Ia bilang infrastruktur digital rata-rata sudah bisa dinikmati di DKI Jakarta dan Pulau Jawa. Namun, masih ada 12 ribu desa yang belum terkoneksi dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau information and communication of technology (ICT).
“Kami perlu siapkan sumber daya manusia untuk memahami transformasi digital,” imbuh Sri Mulyani.
Pemerintah, sambung Sri Mulyani, butuh sumber daya manusia sebanyak 9 juta orang untuk melakukan transformasi digital. Jutaan orang itu dibutuhkan dalam waktu 15 tahun ke depan. (CNN/cs)
