Jakarta, SatukanIndonesia.com – Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020).
Terpilihnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu mengantarkannya untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di partai berlambang Ka’bah tersebut. Di mana sebelumnya ia hanya berstatus sebagai Plt Ketua Umum menggantikan M Romahurmuziy yang tersandung perkara hukum.
Setelah menjalani proses penetapan oleh pimpinan sidang muktamar, Suharso langsung menebar janji. Salah satu janjinya adalah menargetkan bisa mengembalikan kejayaan partai sebagaimana hasil Pemilu 1999.
“Pada tahun 1999 kita mendapat suara 11.395.000. Jadi, kita paling tidak (memperoleh) 11.395.000 plus 1 suara,” ucap Suharso seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (20/12/2020).
Target ini juga yang dijadikannya sebagai patokan untuk meloloskan partainya dari parliamantary threshold atau ambang batas dalam kontestasi politik pada 2024.
Suharso sendiri merupakan satu di antara sederet nama politikus elite PPP. Jejaknya sebagai politisi ulung diawali sebagai anggota DPR RI 2004-2009.
Setelah mengakhiri tugasnya di legislatif, Suharso kemudian merangsek ke tampuk kekuasaan pada 2009.
Ia dipinang Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Perumahan pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Akan tetapi, Suharso tak lama menduduki jabatan menteri.
Pada 12 Oktober 2011, ia mengajukan surat penguduran diri kepada SBY. Kemudian pada 17 Oktober 2011, Suharso resmi menanggalkan jabatannya di pemerintahan.
Saat itu, SBY memuji Suharso atas kinerjanya selama dua tahun mengemban jabatan tersebut. Salah satu catatan positif yang dikeluarkan SBY adalah keberhasilan Suharso membangun rumah susun bagi 15.000 kepala keluarga di lingkungan TNI dan Polri.
Sebagai politisi elite, langkahnya di ranah eksekutif tak sampai di situ.
Selang empat tahun kemudian, pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 31 Oktober 1954 ini kembali masuk ke kekuasaan.
Tepatnya ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015. Ia berhasil mempertahankan jabatan tersebut sebelum akhirnya dipilih Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019.(*)
